Kafil Yamin*


Indonesian Free Press -- 10 juta hektar hutan perkebunan sawit dikuasai tak lebih dari 25 keluarga [Karena perusahaan keluarga]. Menyebut beberapa yang terbesar: Grup Sinar Mas, Grup Salim, Grup Wilmar, Grup Surya Dumai. Nilai kekayaan mereka tercatat 69,1 miliar dolar.

Bulan ini, ketika ummat Islam memerlukan sapi untuk Qurban, kebutuhan sapinya dipasok oleh tak lebih dari 20 perusahaan pemegang kuota impor sapi. Meski 20, mereka ini satu kelompok. Harganya teserah kesepakatan mereka.


Anda belanja kemana? Carefour? Oh, saya lebih sering ke Alfamart-Indomart untuk membantu minimarket, tapi agar anda tahu si raksasa Carefour dan si imut Alfamart itu pemiliknya sama. Carefour memilki 75persen saham Alfa.

Gedung-gedung perkantoran, perumahan mewah, apartement, jalan-jalan, yang banyak dan mewah itu dibangun oleh segenggam perusaan properti. Untuk menyebut beberapa: PT Agung Podomoro, PT Agung Sedayu, PT Alam Sutera, Ciputra. Mereka ini satu keluarga juga.

Suara publik dari 260 juta rakyat Indonesia ini diatur oleh 6-7 perusahaan media pemlintir berita yang kualitas jurnalistiknya tak lebih bagus dari medsos.

Uang yang berseliweran di negara ini hanya dikuasai 35persen Bank Pemerintah, selebihnya oleh bank Asing.

Para juragan raksasa itu juga donatur partai. Artinya kekuasaan pun milik mereka. Paling tidak mereka bisa atur.

Itu anak ingusan (Reza Rahardian, juga umumnya para kecebong) yang bilang negara ini bukan milik kelompok agama tertentu, tak mengerti agama dan tak mengerti negara.***



*Wartawan senior. Dicopas dari status Facebook beliau.

Indonesian Free Press -- Blog ini sudah mengkritisi jalannya pemerintahan negeri ini sejak era Presiden SBY. Awalnya kami menyangka era SBY akan menjadi puncak dari faham neoliberalisme yang menghancur-leburkan Indonesia hingga kami pernah menulis sbb:

'Saya pernah mengatakan di blog ini bahwa hal-hal yang sangat buruk karena kejahatan konspirasi mungkin saja terjadi, menyusul pidato kemenangan SBY yang menggunakan bahwa Inggris yang saya intepretasikan bahwa SBY siap mengemban misi kepentingan asing di Indonesia. Dan hal-hal buruk itu telah mulai menampakkan diri: Skandal Century, kasus Gayus, skandal pembangunan gedung DPR/MPR, dan melambungnya harga cabai yang ditanggapi menteri perdagangan dengan santai. Pembunuhan politik? Kita juga sudah sering mengalaminya: pembunuhan Munir, kematian Jendral Agus WH, pembunuhan pengusaha Nasrudin yang menjerat ketua KPK Antasari Azhar, dan kematian misterius seorang Jaksa Agung di Arab Saudi.'


Namun ternyata, di era Jokowi-lah hal-hal terburuk itu terjadi. Ulama dikriminalisasi dan marginalisasi ummat Islam, perpecahan antar anak-bangsa oleh isyu-isyu sosial yang dikembangkan pemerintah sendiri, penegakan hukum yang timpang secara menyolok, penguasaan ekonomi oleh kepentingan asing dan proksinya yang semakin massif dan seribu fakta pahit lainnya yang terlalu banyak untuk disebutkan. Dan, masalah di bawah ini adalah salah satunya.

Blogger adalah manusia yang berakal dan masih memiliki hati nurani. Melihat ketidak-adilan terjadi di sekeliling dengan korbannya adalah saudara-saudara sendiri, sangat masuk akal kalau marah. Justru, mereka yang tidak melihat ketidak-adilan dan kemudian justru mendukung regim yang bertanggungjawab atas ketidak-adilan, mereka adalah manusia-manusia yang tidak berakal apalagi memiliki hati nurani.


------------------------------------

Proyek 10.000 MW Pembangkit Teknologi China Ternyata Sering Rusak, PLN Menderita Triliunan Rupiah

GARUDA KITA   Rabu, 09 Agustus 2017  nasional


Garuda kita - Serikat pekerja PLN mengungkapkan bahwa PT PLN (persero) menderita akibat beban pemeliharaan pembangkit dari program 10.000 MW atau dikenal dengan Fast Track Project (FTP) yang dirasa sangat mahal.

Hal demikian disebabkan pada pembangunan pembangkit menggunakan teknologi dari China yang ternyata berbahan mutu rendah dan tidak handal. Sehingga PLN harus mengeluarkan kocek lebih utuk menangani permasalahan yang ada.

“Program 10.000 MW, PLN banyak membangun pembangkit China dan sekarang sudah terasa di kita, ternyata pembangkit China itu tidak andal dan sering rusak,” kata Ketua umum serikat pekerja PLN, Jumadis Abda, ditulis Selasa (8/8).

Tidak hanya itu, pembangkit yang dibangun juga ternyata kemampuan produksinya tidak sesuai apa yang diharapkan.

“Kemampuan operasinya tidak sesui dengan yang diharapkan. Misakan kita bangun pembangkit itu 100 MW, ternyata dia hanya mampu berproduksi 60 hingga 70 MW. Nah ini merugikan operasional kelistrikan disamping itu sering rusak. Ini sangat membebankan keuangan PLN untuk memelihara,” ujarnya.

“Jika kita bandingkan tahun 2015 dengan 2016, selama satu tahun itu biaya pemeliharaan naik Rp 4 triliun, itu sudah konposisi sampai 11 persen, idealnya biaya pemeliharaan itu untuik sistem kelistrikan 4 hingga 6 peren” pungkas dia.Sebagaimana diketahui, program 10.000 MW ini banyak mangkrak dan sudah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Diatara yang menjadi sorotan BPK terkait pengelolaan rantai suplai, pembangunan pembangkit listik 10.000 MW dan penyelenggaraan jaminan sosial.

“IHPS II tahun 2016 memuat ringkasan dari 604 laporan hasil pemeriksaan meliputi 81 LHP 13% pada pemerintah pusat, 489 LHP 81% pada Pemda dan BUMD, serta 34 LHP 6% pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan LHP dimaksud terdiri dari 9 LHP 1% keuangan, 316 LHP 53% kinerja, dan 279 LHP 46% dengan tujuan PDTT,” kata Ketua BPK Harry Azhar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

Di sisi lain yang perlu diingat bahwa saat ini pemerintah juga tengah mencar melakukan pembangunan litrik yang lebih besar dari program sebelumnya. Saat ini pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla mencanagkan program 35.000 MW.[akt]

Oleh: Salamuddin Daeng

Indonesian Free Press -- Bagaimana ini bisa terjadi? Sampai dengan akhir masa pemerintahan Jokowi 2019 mendatang, ada 32 kontrak migas yang akan mengalami perpanjangan karena kontraknya (PSC) berakhir.


Nilainya kontrak migas sangat besar. Karena kontrak yang akan diperpanjang tersebut meliputi perusahaan besar penghasil minyak yang menyumbangkan 75%- 80% produksi minyak nasional.
Kalau kontrak migas ini berakhir maka seharusnya diserahkan kepada SKK migas, untuk selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pertamina selaku perusahaan milik negara.
Namun berhubung menjelang pemilu 2019 maka perpanjangan kontrak migas yang bernilai ratusan triliun tersebut adalah lahan bancakan yang sangat empuk.

Jika kontrak kontrak migas ini kembali diperpanajang atau pengelolaannya diserahkan kepada swasta, taipan dan asing, maka ini tidak akan terjadi secara gratis. Hampir dapat dipastikan perpanjangan kontrak yang luar biasa besar nilainya ini akan menghasilkan uang besar bagi penguasa.

Presiden Jokowi memang beruntung. Ignatius Jonan tengah menggarap lahan basah yang dapat membuatnya bermandikan uang. Pertanyaanya siapa yang tengah mengelilingi menteri ESDM, dia yang akan menentukan kebijakan ini nanti menghasilkan uang untuk penguasa atau untuk negara.

Jadi, meskipun NEGARA tengah sekarat, karena Utang jatuh tempo yang menggunung, namun jangan salah, penguasa sekarang tengah menggarap lahan basah yakni perpanjangan kontrak migas.
Perlu dicatat mengapa negara akan bangkrut karena pada 2018 nanti sedikitnya utang jatuh tempo Rp. 400 triliun, sampai 2019 Rp. 800 triliun. Jumlah yang tidak mungkin terbayarkan. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan cicilan pokok utang luar negeri.
Dari pada urus negara bangkrut, mending curi kesempatan untuk nyolong demi kepentingan pribadi. Karena dengan uang itu bisa membeli suara untuk memenangkan pemilu 2019 mendatang. Benarkah demikian? Mohon pencerahan.***


Ket: Dicopas dari status Facebook Mardanus Dody

Oleh: Herry Cahyanto

Indonesian Free Press -- Jangan sampe di anak tirikan lah, di sana kan ada freeport yg income nya bisa melunasi hutang indonesia bahkan masih sisa Rp 4000 T. Bahkan nddak perlu sampai pemerintah cabut subsidi listrik se Indonesia untuk bangun Papua, harus nya freeport jangan terus di perpanjang kontraknya ke usa pada tahun 2017 ini, supaya NKRI lebih mandiri ...

Income 8000 Triliun Rp tiap tahun dari emas nya saja dari Freeport di Irian Jaya (kata Pak Kwik - data tahun 2011), lalu masuk ke kantong siapa income yg sebesar itu hingga NKRI kehilangan potensi Income dan Tax dari freeport yg raib itu, sedang Pak Jow takluk di bawah ketiak Om Papa Minta Saham ?

▶ Hutang Indonesia Selama 72 Tahun Merdeka = 4000 T Rp.
▶ Income Freeport tiap tahun sejak 43 tahun yg lalu dihitung pada saat 2011 lalu = 8000 T Rp / tahun !!!

▶ Berita ini sementara baru di temukan di kompas, media tv mainstream hingga kini TAK ADA YG BERANI MENGEKSPOSE : mereka mengekpose pokemon-go dgn cukup masif hampir di semua stasiun tv .... tetapi soal freeport-go ... pada bungkam :
Kalau yg ini memungkinkan FREEPORT-GO bisa di nasionalisaikan dlm waktu 5 tahun bisa lumayan untuk lunasi utang LN selama 72 tahun yg total nya 4000 T Rp, masih dapat surplus 4000 T Rp ....
!!!

Pak Kwik (berita tahun 2011) : Income dari emas FREEPORT-GO (bukan pokemon-GO) per tahun 8000 T Rp !!!

≪≪≪ Awal Kutipan ≫≫≫

Rekayasa angka?

Royalti dari Freeport untuk bangsa Indonesia: 1 persen untuk emas dan perak, 1-3,5 persen untuk tembaga. Kami kemukakan angka dari orang yang tampaknya mengetahui isi perut yang sebenarnya. Sangat bisa salah, tetapi baik juga kami kemukakan. Setelah itu kami ungkapkan data dari Freeport. Tentu lebih kecil.

Data yang tampaknya dapat dipercaya sebagai berikut. Selama 43 tahun Freeport memperoleh 7,3 ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika kita ambil emas saja, kita nilai dengan harga sekarang, yakni Rp 500.000 per gram, nilainya setahun 724.700.000 gram x Rp 500.000 atau Rp 362.350 triliun. Setiap tahun, Rp 362.350 triliun dibagi 43 atau Rp 8.426,7442 triliun. Dibulatkan menjadi Rp 8.000 triliun.

Indonesia dapat 1 persen atau Rp 80 triliun setahun. Sementara tercantum di APBN 2011 dalam pos ”Pemasukan SDA Nonmigas” hanya Rp 13,8 triliun. Media massa pernah menyebut Rp 15 triliun-Rp 20 triliun. Sebagai perbandingan, cukai rokok menyumbang Rp 66 triliun.

Secara resmi pihak Freeport mengumumkan, untuk kurun Januari-September 2010, Freeport meraup ”pendapatan yang belum disesuaikan” 4,589 miliar dollar AS atau Rp 40,81 triliun (kurs Rp 8.892,5). Disetahunkan menjadi Rp 54,41 triliun. Dari jumlah ini, laba kotornya 2,634 miliar dollar AS. Disetahunkan menjadi 3,512 miliar dollar AS atau Rp 31,23 triliun. Laba kotor ini setelah dikurangi dengan biaya yang sangat tinggi: 1,944 miliar dollar AS plus 4 juta dollar AS untuk PT Smelting dan biaya lain sebesar 7 juta dollar AS. Total biaya 1,955 miliar dollar AS atau 43 persen. Alangkah besar! Bukankah digelembungkan? Ini pada tahun 2010.

Tahun 2009 produksi emas Freeport 2,033 juta ons. Pada tahun 2010 menjadi 1,185 juta ons atau hanya 58,29 persen. Produksi tembaga juga turun dari 1,138 miliar pon menjadi 913 juta pon. Turunnya sedikit karena masih sebesar 80,22 persen dari tahun sebelumnya. Alasannya: kadar bijih mineralnya rendah.
Memang Freeport tak mengatakannya, tetapi seperti kita lihat: yang kadar bijihnya menurun tajam itu emas; tembaga tidak. Ini sangat aneh karena penurunan tajam kadar bijih emas bersamaan waktu dengan kenaikan harga emas yang tajam dan meningkatnya kerusuhan di Timika.

Bukankah angka itu direkayasa? Mana mungkin! Akuntan publik kelas dunia kan membubuhkan tanda tangannya? Namun, tengoklah Wall Street yang jebol pada 2008 dan membawa malapetaka di seluruh dunia hingga kini. Kantor akuntan terbesar dunia Arthur Andersen musnah karena skandal besar. Bacalah buku Abraham Briloff, Unaccountable Accounting.

≪≪≪ Akhir Kutipan ≫≫≫

http://nasional.kompas.com/…/0433…/Berhitung.dengan.Freeport


Keterangan: Dicopas dari status Herry Cahyanto sebagai tanggapan atas tulisan jokower denny siregar berjudul 'PAPUA SUDAH BUKAN ANAK TIRI LAGI..'

Indonesian Free Press -- "Maksud Hati menghantam Sandiaga Uno (dan atau Kritikus Garam), Tapi Tanpa Mereka Sadari Justru Malah Menghina Pemerintah," demikian tulis Tara Palasara dalam status Facebooknya yang ditulis hari ini (JUmat, 4 Agustus).

Tulisan tersebut dibuat setelah adanya 'bully rame-rame' oleh para buzzer pemerintah terhadap Wagub DKI terpilih Sandiana S Uno terkait pernyataan beliau tentang kelangkaan garam :
Sandiaga : Indonesia Lautnya Luas tapi Impor Garam, Salahnya di Mana ?
http://megapolitan.kompas.com/…/sandiaga--indonesia-lautnya…
yang lalu direspon oleh oleh Bu Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti

Atas pernyataan itu, para buzzer pemerintah, termasuk Menteri Kelautan Susi, rame-rame membully Sandiana. Dimulai dari pernyataan Menteri Susi:


Susi : Pak Sandi Harusnya Tanya Kawan-kawannya...
http://ekonomi.kompas.com/…/susi--pak-sandi-harusnya-tanya-…

Sontak Pak Sandi jadi bulan-bulanan bully "Akun Buzzer Pemerintah" termasuk dari para 'Opinion Leader' pro pemerintah di dunia maya seperti SEWORD, KATAKITA, Denny Siregar, Eko Kunthadi dll....

Menteri Susi dan para buzzer itu seolah lupa bahwa dalam hal ini pemerintah yang menjadi sumber permasalahannya, yaitu kegagalan memenuhi janjinya untuk melakukan swasembada garam. Dan berikut ini adalah bukti kegagalan janji itu.

http://www.antaranews.com/berita/588616/pemerintah-optimistis-swasembada-garam-tercapai-2017

Seperti dilaporkan kantor berita nasional Antara, 5 Oktober 2016, pemerintah melalui Deputi II Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono, mengatakan:

"Swasembada garam diharapkan bisa terealisasi pada tahun 2017 mendatang, sebagaimana kondisi yang tertuang dalam draft Roadmap Swasembada Garam nasional tahun 2017," katanya.

Untuk itu, menurut Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan berbagai hal untuk membantu meningkatkan kualitas garam milik petani. Peningkatan kualitas garam diyakini mampu memenuhi kebutuhan garam konsumsi, sekaligus juga digunakan untuk industri lain.

Kebutuhan garam nasional sendiri berkisar 4.019.000 ton, terdiri dari garam industri sebesar 2.054.000 ton, dan garam konsumsi sebesar 1.965.000 ton. Sementara itu, produksi garam nasional mencapai 3.800.000 ton, terdiri atas garam rakyat sebanyak 3.100.000 dan PT Garam sebanyak 700.000 ton.

"Nah, apabila swasembada garam kita sudah dapat dicapai, dengan penyerapan sesuai harapan, harga keekonomian, masyarakat sejahtera, masyarakat sehat karena mengonsumsi garam beriodium, maka pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting dari tujuan pembangunan nasional," ungkapnya.

Menurut Tara, tindakan para buzzer terhadap Sandiana tersebut di atas sama saja dengan 'merendahkan / menghina pemerintah, yang sudah optimis untuk mencapai swasembada garam'.

"Kalau saya Tim -nya Bang Sandi, saya akan bisikin beliau untuk teriak lantang : "khan Kabinet eLoh yang udah janji, Bu Susi !" Gimana 'sih..," tulis Tara di bagian akhir statusnya.(ca)

Oleh Hendrajit, Global Review Institute

Indonesian Free Press -- Di negeri kita, sedang dibangun suatu opini bahwa impor itu bukan karena keterdesakan kebutuhan akibat kelangkaan barang. Melainkan impor merupakan ideologi.Lebih baik impor daripada produksi sendiri atau swasembada.

Inilah sebentuk Perang Asimetris yang dilancarkan asing. Kita dikondisikan agar secara sukarela jadi orang yang tidak produktif, tidak kreatiff dan tidak imajinatif. "

Padahal, seperti ungkapan Bung Karno: "Barang siapa punya imajinasi tentang masa depan, maka dia akan dimenangkan oleh sejarah."


Agaknya, secara bertahap negeri kita masuk dalam jebakan skema para kapitalis global yang dilancarkan lewat IMF dan Bank Dunia. Mereka punya skema bernama Structural Adjustment Program (SAP) salah satunya adalah, membuka kran impor yan seluas-luasnya. Selain titah pada negara-negara patuh pada skema IMF ini, untuk memprivatisasi BUMN dan mencabut subsidi sektor-sektor yang sangat vital bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan BBM.***


Keterangan: dicopas dari status Facebook.

Indonesian Free Press -- Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut pertemuan dua lembaga keuangan dunia IMF dan Bank Dunia di Bali bulan Oktober mendatang adalah sebuah 'tragedi' bagi rakyat Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan Rakyat Merdeka, Kamis (27 JULI), Rizal yang dipecat oleh Jokowi diduga kuat karena menolak proyek reklamasi yang dijalankan gubernur terpidana Ahok itu menyebut pertemuan itu dengan istilah 'tragedi Yunani'.


Menurut Rizal, dana untuk menyelenggarakan pertemuan itu sebesar lebih dari Rp 500 miliar akan ditanggung oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Iapun menyebutkan jika dana yang dikeluarkan dari uang rakyat untuk reuni IMF dan Bank Dunia yang notabene pernah menghancurkan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 silam via "IMF-provoked riots" itu adalah tragedi.

"Ini jelas tragedi, A Greek Tragedy, sungguh tragedi Yunani," kicau Rizal lewat akun twitter pribadinya @Ramlirizal, Kamis (27 Juli).

Jumlah uang yang sedemikian fantastis itu menjadi tragedi ditengah utang terus bertambah dan masyarakat semakin resah. Menteri Keuangaan, Sri Mulyani melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, telah melakukan lelang Professional Congress Organizer Pertemuan Tahunan IMF-WB itu. Mirisnya, Sri Mulyani mengatakan anggaran sebesar Rp 505.440.390.400 bukan jumlah yang besar.

"Sekali lagi, ini tragedi yang seharusnya mendapat perhatian Presiden Jokowi agar dikoreksi, ditinjau kembali," tegas mantan Menteri Kooridnator Bidang Maritim dan Sumber Daya itu.

Menurut Rizal, di tengah lesunya ekonomi, menteri-menteri yang menjadi komprador IMF malah melakukan austerity (penghematan yang salah), yakni dengan memotong anggaran dan subsidi. Tak hanya itu, juga menguber pajak rakyat.

"Cara ini gagal di negara-negara Amerika Latin dan Yunani. Apes kita," tegas mantan Menteri Kooridinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Dalam berbagai kesempatan dan tulisan, bahkan sejak tahun 1997, Rizal kerap mengingatkan pemerintah agar jangan ikut saran IMF. Sebab IMF menurut mantan kepala Bulog itu bukan Dewa Penyelamat namun lebih tepat disebut Dewa Amputasi yang sangat mahal biayanya dan ditanggung rakyat Indonesia.(san/ca)

Oleh Dwi Condro Triyono, Ph.D

Indonesian Free Press -- Sistem Ekonomi Kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan Ekonomi hanya akan terwujud, jika semua pelaku Ekonomi terfokus pada akumulasi Kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga Perbankan.

Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di Bank tersebut?

Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari Bank, yaitu:

Fix return dan Agunan.


Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini.

Siapakah mereka itu?

Mereka itu tidak lain adalah kaum Kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga Perbankan ini sudah cukup?

Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar.

Dengan cara apa?

Yaitu dengan Pasar Modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas Saham untuk dijual kepada masyarakat, dengan iming-iming akan diberi Deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan Pasar Modal ini?

Dengan persyaratan untuk menjadi Emiten dan penilaian Investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja, yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu?

Kaum Kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Adanya tambahan Pasar Modal ini, apakah sudah cukup?

Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar.

Dengan cara apa lagi?

Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”.

Bagaimana caranya?

Menurut Teori Karl Marx, dalam pasar Persaingan Bebas, ada Hukum Akumulasi Kapital (The Law Of Capital Accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil.

Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya?

Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Agar perusahaan Kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan Persaingan Pasar.

Persaingan Pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah.

Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb.

Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut?

Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika perusahaan Kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).

Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti:

Sektor Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, Kehutanan, Energi, dsb.

Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi.

Lantas bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mendorong munculnya:

Undang-Undang Privatisasi BUMN.

Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut.

Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika dengan cara ini kaum Kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan.

Bagaimana cara mengatasinya?

Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor Kekuasaan itu sendiri.

Kaum Kapitalis harus menjadi Penguasa, sekaligus tetap sebagai Pengusaha.

Untuk menjadi Penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya Kampanye itu tidak murah.

Bagi kaum Kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika kaum Kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka Hegemoni (pengaruh) Ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan Hegemoni ini.

Namun, apakah masalah dari kaum Kapitalis sudah selesai sampai di sini?

Tentu saja belum. Ternyata Hegemoni Ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup.

Mereka justru akan menghadapi problem baru.

Apa problemnya?

Problemnya adalah terjadinya ekses (kelebihan) produksi.

Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen.

Lantas, ke mana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya?

Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan Hegemoni di tingkat dunia.

Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang, yang padat penduduknya.

Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya, tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum Kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika Kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya.

Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya.

Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah.

Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan Kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup?

Jawabnya tentu saja belum.

Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi.

Caranya?

Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, Kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya:

UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi).

Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah:

UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu.

Dengan cara apa?

Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah.

Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai Kurs Mata Uang lokalnya.

Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan Sistem Kurs Mengambang Bebas (Floating Rate) bagi mata uang lokal tersebut.

Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh Pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?

Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas).

Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya.

Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya.

Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah.

Bagaimana caranya?

Yaitu dengan melakukan proses Liberalisasi Pendidikan di negara tersebut.

Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan Subsidi bagi pendidikannya.

Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi.

Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya.

Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah.

Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan Sarjana.

Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara, dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara Hegemoni Kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan Intervesi UU.

Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi.

Nah, cara inilah yang akan menjamin proses Intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus.

Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan menempatkan Penguasa Boneka.

Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum Kapitalis dunia.

Bagaimana strateginya?

Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi Boneka.

Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup?

Tentu saja belum cukup.

Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru.

Apa problemnya?

Jika Hegemoni kaum Kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru.

Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut.

Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat.

Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum Kapitalis itu sendiri.

Mengapa?

Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka.

Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua?

Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM.

Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan Pengembangan Masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil, maupun industri kreatif lainnya.

Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan.

Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit.

Kaum Kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini.

Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu:

(1) Masyarakat akan tetap memiliki daya beli, (2) akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, (3) negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini Kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”.

Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi?

Jawabnya ternyata masih ada.

Apa itu?

Ancaman Krisis Ekonomi.

Sejarah panjang telah membuktikan bahwa Ekonomi Kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya Krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya.

Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya.

Apa itu?

Ternyata sangat sederhana.

Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bail-out) atau Stimulus Ekonomi.

Dananya berasal dari mana?

Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari Pajak rakyat.

Dengan demikian, jika terjadi Krisis Ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya?

Jawabnya adalah:

Rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.

Bagaimana hasil akhir dari semua ini?

Kaum Kapitalis akan tetap jaya, dan rakyat selamanya akan tetap menderita.

Di manapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama.

Itulah produk dari Hegemoni Kapitalisme Dunia.

***


Keterangan: Dicopas dari status Facebook Nelly Juliana

Dr.Dradjad Wibowo

Indonesian Free Press -- Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mrk lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yg brilian.

Mrk yg belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali, tata niaga pertanian sering menjadi salah safu titik paling lemah dlm pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif thd kesejahteraan petani.


Sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yg terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya -- atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani -- cenderung jelek bagi petani.
Banyak penyebabnya. Antara lain krn rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif thd petani, dan sebagainya.

IBU memang bukan penolong petani yg tanpa kepentingan. Mrk hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dng sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mrk sanggup membeli dng harga yg lebih mahal dari petani. Dan yg lbh saya kagumi, mrk sanggup menjual dng harga yg lbh mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yg cukup besar sbg imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin IBU lebih diuntungkan dibanding petani.

Perusahaan inovator spt ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan2 yg membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yth, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian.(ca)

Oleh Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik

Indonesian Free Press -- Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dalam periode 1998-2002 telah mengubah secara mendasar visi, misi, strategi, serta program perjuangan bangsa Indonesia dari saya Pancasilais, saya nasionalis dan saya kerakyatan, menjadi saya pancasila, saya asing, saya taipan.

Amandemen UUD telah secara legal memindahkan kekayaan negara secara keseluruhanya menjadi kekayaan asing dan kekayaan taipan. Sehinga tadinya negara secara visi, misi, strategi dan program mengabdi pada rakyat, berubah menjadi pemerintahan yang mengabdi pada asing dan taipan.


Bukti paling sederhana dan sangat mudah dipahami tergambar kondisi fiskal atau APBN Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Terjadi anomali yakni penerimaan negara dari kekayaan alam menurun sementara pada saat yang sama alokasi kekayaan alam untuk dieksploitasi oleh asing dan taipan meningkat secara fantastis. Penerimaan dari royalti pertambangan mineral, batubara, bagi hasil migas, penerimaan hasil perkebunan, kehutanan jika dikumpulkan lebih kecil dari penerimaan cukai tembakau. Ini adalah fakta bukan asumsi.

Padahal investasi dalam sektor sumber daya alam sangat besar. Bahkan dalam era reformasi investasi sumber daya alam bagaikan jamur di musim hujan. Investasi sumber daya alam penuh sesak. Bahkan di beberapa wilayah penguasaan tanah oleh investor dalam satu kabupaten lebih luas dari wilayah kabupaten itu sendiri.

Mengapa keanehan yang begitu konyol itu bisa terjadi?
Karena amandemen UUD 1945 yang kita sebut sebagai reformasi telah melepaskan konsep penguasaan negara atas kekayaan alam. Penguasaan kekayaan alam tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya diserahkan kepada swasta (investor) melalui ijin, konsesi, dan berbagai bentuk hak penguasaan lainnya dalam jangka panjang.

Cara membuat negara tidak menguasai kekayaan alam adalah dengan mengacaukan seluruh pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan posisi kekayaan alam dan selanjutnya atas dasar UUD amandemen dibentuk UU penanaman modal, pembentukan UU BUMN, dan berbagai UU sektoral lainnya yang berkaitan dengan kekayaan alam. Visi utama dari pembuatan semua UU adalah bagaimana hak rakyat yang ada dalam penguasaan negara dirampas dan dipindahkan menjadi hak pihak swasta atau investor yakni asing dan taipan.

Akibatnya negara yang tadinya menguasai kekayaan alam melalui perusahaan negara, sekarang tidak lagi menguasai kekayaan alam. Pertamina tidak menguasai minyak dan gas. Padahal Pertamina adalah perpanjangan tangan negara. Demikian juga dengan perusahaan negara lainnya di bidang pertangan, perkebunan, kehutanan. Sementara BUMN yang melakukan investasi di bidang kekayaan alam sama dengan perusahaan swasta yang bertujuan mencari untung.

Hasilnya perusahaan perusahaan swasta milik asing dan taipan untung sangat besar dari mengeruk kekayaan alam, akan tetapi negara tidak untung besar. Perusahaan perusahaan bertambah penerimaannya atas sumber daya alam, tapi sebaliknya penerimaan negara dari kekayaan alam menurun.

UU pada era reformasi Ini sebetulnya adalah hukum yang bekerja di atas logika sederhana yakni perusahaan merampas sebanyak banyaknya kekayaan alam dari tangan rakyat yang dikuasai negara dan dipindahkan ke tangan swasta asing dan taipan.

Lalu bagaimana negara dan pemerintahan bisa eksis tanpa kekuasaan atas sumber daya alam ? Negara harus dibiayai oleh rakyat sendiri, rakyat harus bayar pajak lebih banyak, rakyat harus bayar tarif lebih besar, rakyat harus bayar sewa apa saja lebih mahal. Negara Indonesia yang sebelumnya dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Sekarang diubah menjadi disumbang oleh rakyat, karena negara sudah menyerahkan semua harta bendanya kepada perusahaan.

Pada era Orde Baru penerimaan negara atas migas selama bertahun tahun mencapai 75 % dari struktur APBN. Penerimaan tambang mengisi sisanya. Negara tidak begitu agresif dalam memungut pajak. Pajak hanyalah tanbahan saja bagi penerimaan negara. Utang luar negeripun demikian hanya merupakan tambahan. Utang rata rata di era soeharto hanya 1,7 miliar dolar setahun. Bandingkan sekarang Jokowi setahun membuat utang pemerintah sekitar 40 miliar dolar setahun.

Sekarang penerimaan bagi hasil minyak hanya sekitar Rp. 20 -Rp.40 triliun setahun atau hanya sebesar 1 - 2% dari APBN. Penerimaan sektor tambang lebih kecil lagi padahal luas tambang minerba telah mencapai 40 kali luas pulau sumbawa, luas kontrak migas 2 kali luas pulau sumatera. Penerimaan sektor perkebunan hampir tidak kelihatan. Padahal luas kebun sawit (antara 9 -10 juta hektar) sudah mencapai 20 kali luas pulau Bali (sekitar 5 ratus ribu hektar). Demikian juga penerimaan sektor kehutanan tinggal seupil. Padahal luas ijin kehutanan mencapai 32 juta hektar hampir 3 kali luas pulau jawa.

Belakangan ini kembali menjamur sektor property dengan penguasaan lahan yang sangat agresif di kota kota besar, di garis pantai dan kawasan industri. Bagaimana penerimaan negara sektor property? Ini lebih tidak jelas lagi. Padahal investasi sektor ini daya rusaknya sangat besar. Sektor ini menjadi ajang spekukasi, pemicu utama inflasi, merusak tata ruang, membuat kota kota seperti monster.

Penguasaan sektor ini sekarang didominasi oleh swasta. Para taipan sektor ini adalah orang terkaya di Indonesia. Mereka menguasai tanah sangat luas. Para taipan dengan bebas menancapkan bangunan di mana saja mereka kehendaki. Tanpa peduli lagi tata ruang, jalur hijau. Semua dibabat.

Meskipun para taipan property telah menguasai lahan di Jabodetabek sekarang sedikitnya setara dengan 2/3 luas wilayah Jakarta. Namun sumbangan mereka terhadap penerimaan negara sama sekali tidak kelihatan.

Keuntungan para taipan property bukan hanya dari penjualan rumah, apartemen, ruang perkantoran, tapi lebih besar lagi dari pasar keuangan, utang, saham, dari pasar internasional. Mereka mengeruk untung dengan menggadai tanah air indonesia.
Sementara negara telah keluar dari penguasaan sektor property, negara telah keluar dari kewajibannya menyediakan perumahan bagi rakyat. Penyediaan kebutuhan dasar di bidang papan ini telah diserahkan kepada taipan. Para taipan mengeruk bunga dan sewa dari rakyat.

Hasilnya ? Ekonomi memang tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penerimaan pajak. Sebagai contoh dalam sejak tahun 2014 - 2016 ekonomi tumbuh diatas 5 % tapi penerimaan pajak tidak bertambah. Antara pertumbuhan ekonomi dan pajak tidak berhubungan.

Tahun 2017 penerimaan pajak akan menurun dibandingkan dengan tahun 2016 padahal pertumbuhan ekonomi diasumsikan berada diatas 5 %. Mengapa ?

Pertumbuhan ekonomi hanyalah mencerminkan pertumbuhan penerimaan sektor swasta, produksi dan penjualan mereka. Seluruh hasil hasil swasta ini telah dibagi bagikan kepada pemangku kepentingan, para pemegang saham, para pemilik uang dari utang utang perusahaan yang sebagian besar dari luar negeri. Demikian juga dengan keuntungan mereka sebagian besar ditempatkan di luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi indonesia adalah pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi barang barang impor yang diimpor oleh asing dan taipan (C), investasi asing dan taipan (I), utang luar negeri dalam komponen pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor bahan mentah oleh perusahaan asing dan taipan (X-M). Itulah mengapa pertumbuhan ekonomi pemerintah bukan hanya berkualitas, tidak berkorelasi dengan pajak, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang merusak ekonomi dan sosial masyarakat.

Hanya sedikit sekali yang tersisa untuk negara. Hanya seupil yang mereka bayarkan sebagai pajak. Para investor telah secara efektif mengubah kewajiban kepada negara menjadi biaya operasional perusahaan, biaya bunga, gaji, dan pengeluaran luar negeri lainnya.

Prof. Jefry Winter pernah menyampaikan kritik pada Orde Baru. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi orde baru antara 7-8 % hanya cukup dibagikan diantara oligarki penguasa yakni pemerintah dan pengusaha saja. Jefry mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut tidak pernah dapat dibagikan kepada rakyat.

Bagaimana sekarang? Pertumbuhan ekonomi era reformasi yang hanya 4-5 % ternyata tidak cukup untuk dibagikan pada oligarki karena terlalu kecil. Sehingga pemerintah terus memburu rakyat dengan pajak tinggi, tarif selangit, sewa dan bunga mencekik. Karena pertumbuhan ekonomi 4-5 % yang dimiliki pengusaha bahkan tidak bisa cukup untuk membayar utang utang meraka.

Sekarang terjadi kecurangan yang lebih sadis. Rakyat yang diperas. Pajak rakyat menjadi bancakan swasta melalui mega proyek infrastruktur yang pelaksanan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai APBN oleh swasta. Baik proyek PMN maupun mega proyek lainnya, semuanya adalah ajang swasta asing dan taipan untuk melahap APBN.

Sehingga kalau diringkas Visi, misi, strategi dan program pemerintahan sekarang lebih tepat menggunakan slogan saya pancasila, saya Asing, saya Taipan.***

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Indonesian Free Press -- Di luar UUD45 dan Pancasila, memang orang segera akan tahu, bahwa di Indonesia telah berlangsung sistim kekuasaan Plutokrasi, bukan Demokrasi. Banyak nama disampaikan orang untuk menunjukkan sistim kekuasaan negara yg berlaku di Indonesia, antara lain, Kleptokrasi, yaitu negeri tempat berkuasanya Maling2.

Adapun Plutokrasi, dalam artian yg sesungguhnya bersifat netral, untuk menunjukkan adanya segelintir orang KAYA RAYA yg menjadi Penguasa Negeri. Tetapi di Indonesia, artinya tidak netral lagi, karena yg berkuasa adalah kelompok Cina Pendatang, bukan Pribumi, bukan Orang Asli Indonesia, demikian UUD45 menyebutnya.

Memang jumlah orang Cina di Indonesia bertumbuh terus sejak kedatangan mereka pada 1200an, hampir bersamaan dg datangnya orang2 Belanda dan Bule2 lain dari Eropa, yg lalu menjajah Negeri ini. Cina2 Pendatang ini berambisi menjadi suku ke Dua, setelah Suku Jawa, suku terbesar di antara 1300an suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pada umumnya perekonomian, perdagangan, keuangan dan industri berada di bawah kekuasaan Cina2 Pendatang ini... Mereka dijadikan mitra oleh para Belanda sebagai mediator dalam proses penjajahan, dan diberi kedudukan di atas Pribumi. Selain mempunyai jiwa kepengusahaan yg tinggi dari sisi karakter bangsanya, orang2 Cina ini juga secara sistimatik memang berusaha menguasai Negeri ini, seperti si Belanda, sekalipun Bule2 ini sudah terusir. Yaitu dalam banyak sisi kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain2.

Tentu tidak semua orang Cina mempunyai jiwa penjajah seperti itu. Seperti Bule2 yg dulu ketika datang pertama kalinya, juga awalnya hanya mau berdagang. Ada juga yg mencari tempat tinggal baru, bermigrasi karena terdesak oleh perang, ketidaknyamanan dan lain-lain. Tetapi sekelompok kecil yg berjiwa Penjajah memang benar-benar ada, sebutlah mereka Mafia Cina...untuk membedakannya dari Cina2 Penjajah, yg karena jiwa penjajahnya itu menjadi Taipan dan Konglomerat. Kelompok kecil minoritas Mafia Cina inilah kekuatan Kaya Raya yg secara de fakto menjadi Plutokrat Karena itu ada yg menyebutnya Plutokrasi Cina, untuk membedakannya dari Plutokrasi saja yg berarti Plutokrat Pribumi. Pada hakekatnya Plutokrasi saja itu pun tidak ada di dunia. Di negara2 maju yg ada adalah demokrasi dg berbagai coraknya.

Memang kemudian Plutokrasi Cina di Indonesia menjadi keanehan sendiri di mata Dunia. Konon hanya sekitar 50 orang Mafia Cina ini menguasai kekayaan lebih dari 50% penduduk, termasuk dari Bumi, Air dan Kekayaan Alam di dalamnya. Kekayaan mereka mencapai di atas USD 1 milyar sampai USD 10 milyar. Hampir setiap tahun ada publikasi Dunia tentang 50 sampai 100 orang terkaya Indonesia. Badan Pusat Statistik/BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentu lebih tahu angka2 pastinya, sekiranya mereka peduli dan jujur. Di antara mereka adalah 9 Naga Taipan Plutokrat yg mengatur Republik ini.

Tentulah situasi ini tidak bisa dibenarkan, sehingga perubahan dari sistim Plutokrasi Cina ke Demokrasi harus terjadi. Sama seperti ketika Orang2 Indonesia Asli memutuskan untuk mengusir Penjajah Belanda dan Jepang. Tidak ada yg aneh atau istimewa...sangat alami. Sejak Sumpah Pemuda 1908, bahkan sebelumnya, para pemuda tokoh Bapak Bangsa sudah mulai bergerak untuk mengusir penjajah. Demikian pula kemudian Soekarno-Hatta. Penjajahan di muka Bumi ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dg perikemanusiaan dan perikeadilan. Mungkin mengingat berbagai penderitaan yg dialami Soekarno-Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seorang kawan, Zeng Wei Jian, mengingatkanku untuk tidak mengangkat soal Ras Cina, agar para Algojo Mafia2 Cina tidak mencari perhitungan. Wei Jian tentu lupa,karena dia sendiri yg pertamakali mengangkat istilah Chinese Plutocracy.

Katakanlah pada akhirnya Rezim Penguasa sekarang, yg didukung oleh para Mafia Cina Plutokrat ini berhasil ditumbangkan...sama seperti Soekarno-Hatta yg bisa menumbangkan Penjajah Belanda dan Jepang. Apa dan bagaimana kemudian yg perlu dilakukan, khususnya terhadap para Orang Indonesia Asli Mantan Terjajah ini merupakan pertanyaan yg harus dijawab pada tahap berikutnya. Tentu banyak pertanyaan lain yg tidak kalah penting dan mendesaknya yg juga harus dijawab. Tapi, baiklah pertanyaan ini dulu yg perlu.

Tentulah asumsinya NKRI tidak hancur berantakan, sepeninggal Rezim Joko-Jeka. Memang bisa terjadi kekacauan yg tidak kecil dalam bidang keuangan negara. Selain kas Negara yg kosong, juga terjadinya capital flight dari para Mafia Cina yg mau menyelamatkan diri dan kekayaannya. Tetapi kita pernah menghadapi hal yg mirip pada Krisis 97/98, bahkan berlanjut sampai 2000... Tetapi kita bisa mengatasinya. Kali ini pun akan begitu, tanpa harus terperosok dalam lubang kesulitan berkepanjangan yg sama.

Prioritasnya adalah untuk rakyat kecil yg sangat miskin. Berapa jumlah mereka?! Sejak SBY selalu didengungkan jumlah mereka 40 jutaan...dugaan saya bisa 100 jutaan. Merekalah yg harus ditolong lebih dulu. Bukan karena kasihan, tetapi mereka yg justru berpotensi menyelamatkan perekonomian nasional. Karena mereka selama ini tangguh, bahkan tidak terusik oleh berbagai krisis berskala nasional dan imbas internasional. Ketika orang kaya menjadi berkurang kejayaannya, mereka yg miskin tetap hidup dalam kemiskinannya.... Mereka menjadi semacam cushion, bantalan, shock absorber. Memperkuat ekonomi mereka, berarti memperkuat daya tahan terhadap gejolak dan goncangan krisis ekonomi.

Derap langkah kebangkitan dari keterpurukan ekonomi semakin serentak merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Yg semula tertelungkup, sekarang menggeliat....yg semula gontai, sekarang bisa berjalan cepat...yg semula cuma bisa berjalan, sekarang bisa berlari...yg semula hanya ikut berlari, sekarang bisa berlari cepat...mengikuti yg lain! Pertumbuhan ekonomi bersemi lewat pemerataan.... Dan ini harus berlanjut terus-menerus!

Saya menyaksikan depresi ekonomi pada masa Jimmy Carter pasca penyanderaan Kedubes AS di Teheran. Seakan-akan mau membayar kembali hutangnya, Jimmy yg pensiunan Presiden ikut dalam Program Membangun Rumah2 Murah bagi orang2 miskin...dia naik membawa martil dan paku untuk memasang atap rumah...hanya dg kaos oblong...

Membangun rumah tinggal atau sekedar rumah singgah adalah tahap paling awal untuk membantu si miskin. Sebab dg rumah itu, anak2 berada dalam lingkungan keselamatan dan perlindungan... Mereka bisa bersekolah, sementara orangtuanya berusaha mencari pekerjaan. Dengan rumah pun nilai tambah pekerjaan bisa dibuat...seperti ruko, rumah toko, atau industri rumah tangga. Waktu kami bertujuh masih kecil2 bersama Ibu, Bung Hatta membuatkan perumahan rakyat 100 m2 yg bisa diangsur selama 30 tahun.... Kami menjadi bisa hidup dan menjadi sarjana2...

Berapa banyak rumah murah bisa dibangun setiap tahun dan berapa kebutuhan dananya, tentu harus dihitung.... sampai setiap kepala keluarga penduduk Indonesia memiliki rumah atau mendapat tempat tinggal. Karena itu harus ada Lembaga2 Perumahan Negara dan Swasta. Berdasarkan undang-undang mereka ikut mengatur Pasar Rumah dan Hunian di seluruh Negeri.

Tentu tanah pun harus disediakan untuk perumahan. Karena itu, UU Land Reform harus ada, di mana orang dilarang menguasai tanah dg semena-mena. Yg sudah telanjur harus mengembalikannya kepada Negara, termasuk para Mafia Tanah. Kelompok Mafia2 Tanah yg menguasai tanah seperti Podomoro Land, Citra Land, Sinar Mas Land, Lippo Land, dll harus menyerahkan kembali tanah yg mereka kuasai, srsuai dg batasan yg ditetapkan oleh undang-undang, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Juga dibutuhkan dana yg besar untuk membangun perekonomian rakyat. Mereka yg menyimpan dananya di luar negeri harus dipaksa membawanya masuk kembali. Kalau tidak mau, maka dihukum. Hukuman terberat adalah dicabut kewarganegaraannya, dan dimasukkan dalam daftar hitam untuk ditangkal masuk batas Negara.

Undang-Undang Perpajakan diperbaiki. Selain Fungsi Pendapatan Negara dan Pertumbuhan, Fungsi Pajak untuk Pemerataan harus mulai dijalankan.Pajak progresif diberlakukan...Yg relatif kaya dikenai pajak pendapatan yg relatif besar. Demikian pula Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pribumi dan Penduduk Miskin dihapuskan.Direktorat Jenderal Pajak diganti dg Badan Perbendaharaan Negara yg independen dari Kementerian Keuangan dan Kementerian2 lain. Di dalamnya ada Direktorat Piutang Negara, atau Receivables, yg tugasnya mengejar para pengutang uang Negara sampai ke ujung langit. Termasuk.mereka adalah para pengembang rumah, yg melarikan diri dari tanggungjawabnya membangun rumah-rumah murah berskala kecil...mereka dianggap berutang kepada Negara. Juga menarik kembali segala pengeluaran yg menunjukkan cost ineffectiveness.

@SBP

Indonesian Free Press -- Kasino malam tadi mampir ke rumah, dia menunjukkan postingan Denny Siregar yang mengatakan masalah HUTANG Jokowi dengan maksud dari "dananya ada", kata DS publik saat ini salah menilai dr kata-kata "dananya ada", yang dimaksud Jokowi itu adalah potensi dananya ada, bukan uang cash yang ada.

Bijimane ndro...lu setuju? Tanya kasino.

"Setuju kas..." Jawab saya dengan lantang sambil berdiri mengacungkan 1 jari...!!

Memang maksud Jokowi itu potensi dananya ada. Ketika kita tanya potensinya bagaimana, maka jawaban kembali ke semula.


"Kas, lu tau gak kalau bajaj kekunci stang..tapi tetap di geber Ama sopirnya? Dia akan muter-mutwr di tempat aja. Kagak jalan2...seperti itulah lah si DS "

Saat dia berkata masalah potensi, maka potensi yang ada itu adalah HUTANG. Konsep yang dia gambarkan seperti membangun usaha rumah makan dari pinjaman ke BANK merupakan uang dari...HUTANG. itulah potensi kata DS. Lagian juga kalau membawa ilustrasi rumah makan saya juga gak heran kalau otak mereka terlalu sederhana, sama dengan Jokowi yang mencalon diri menjadi presiden dengan konsep sederhana. Lengkap konsepnya, mulai dari penampilan dan juga PEMIKIRAN-nya.

Udah baca tulisan Ahmad Dhani tentang sederhanya Jokowi kas..? Itu PAS banget banget melukiskan sosok Jokowi dan juga jemaahnya. Mereka sangat sederhana dalam BERPIKIR.

Ilustrasi membangun usaha rumah makan itu memang bagus. Rumah makan adalah salah satu usaha dimana keuntungannya bisa mencapai minimal 50% dr modal yang keluar. Modal 10ribu, kita bisa jual 15 ribu. Bahkan bisa 20ribu. Usaha rumah makan adalah usaha yang bisa langsung dinikmati keuntungannya secara langsung, bila studi kelayakan usahanya (SKU) mengikuti otak sederhana DSA. Dimana dia bisa kalkulasikan keuntungan secara langsung saat usaha belum dibuka. Kalau DS bisa mengajukan kredit pada bank untuk usaha yang baru mulai..dan bank setuju artinya bank sangat yakin usaha itu memang bagus dan layak di biayai.

Karena setau saya, bank tidak bisa membiayai jenis usaha baru yang akan di bentuk dimana pembiayaan angsurannya dr usaha tersebut nantinya. Kalau kata orang bank, itu gambling. Kalau untung oke, gimana kalau gak laku atau merugi? Otomatis pembayaran angsuran akan bermasalah nantinya. Dan orang bank pastinya akan menolak karena melihat peluang rugi dahulu dr pada untung. Tidak ada catatan keuangan dr usaha tersebut, membuat analisa kelayakan usaha hanya meraba angan2 atau bermimpi dengan keuntungan.

Bisa saja di cairkan pinjaman oleh bank, apabila terjadi KONGKALIKONG dengan pegawai bank yang mengurus pinjaman tersebut. Ada pembagian jatah utk orang bank apabila kredit di cairkan. Segala data dipalsukan, bukti keuangan di paksakan sehingga kualifikasinya menjadi layak. Mungkin itulah yang dilakukan Jokowi dalam hutang pada negara lain. Kongkalikong dengan menjanjikan keuntungan dan menceritakan keindahan akan dana yang akan dipinjam.

Tapi, dalam otak DS...apa aja akan mungkin dia pikirkan. Namanya juga berpikir secara SEDERHANA. Kita ikutin aja pola pikirnya..itung2 kita belajar BEGO dari DS.

KONSEP USAHA RUMAH MAKAN SEBENARNYA DI BERLAKUKAN JOKOWI PADA KEBIJAKAN MENCABUT SUBSIDI PADA MASYARAKAT.

Dalam usaha rumah makan seperti kata DS, pagi buka...malam langsung hitung keuntungan dan modal untuk dibagi membayar cicilan ke bank. Dalam konsep pencabutan subsidi yang Jokowi lakukan, misalnya pada BBM..ilmu ekonomi sangat berlaku. Dengan modal sedikit, mengambil keuntungan yang banyak. Pagi jual BBM, malam hitung keuntungan dr selisih modal dan harga jual. Dr keuntungan inilah Jokowi bermain kata mengarahkan pada infrastruktur apalah namanya.

Jadi kalau DS mengilustrasikan usaha rumah makan atas HUTANG dan kata "dananya ada" dengan maksud POTENSI atas dana tersebut adalah kebodohan yang memang sederhana memahaminya. Jokowi tidak membuka usaha rumah makan, namun Jokowi memberlakukan konsep RUMAH MAKAN pada kebijakan pencabutan subsidi.

"Lalu...masalah HUTANG itu kemana perginya 'ndro..?, Kata DS..hutang Jokowi lebih baik dr pada SBY. Malah dia sebut SBY membangun kandang ayam yang mangkrak..." Kasino masih penasaran atas hutang yang gak jelas itu.

Gini kas...

Kandang ayam versi Denny Siregar adalah proyek Hambalang. Namun kandang ayam versi orang berpikir akan jelas bagaimana bentuknya. Setelah Jokowi baru menjabat, ternyata Jokowi banyak meresmikan atau potong pita proyek pembangunan yang telah di bangun oleh SBY. Tol cipali adalah salah satunya. Saya akan kasih sebuah gambar akan "kandang ayam" versi orang yang berpikir cermat..silahkan nilai. Apakah gambar dibawah ini merupakan "kandang ayam" versi DS, atau versi orang yang berpikir cerdas...?

"Secerdas apakah diri lu kas...?"

Kasino gak menjawab, dia hanya mengaduk-aduk cangkir minuman didepannya.

"Ndro...ini bukan kopi kan? Kalau kopi, mau saya buang. Takutnya jadi manusia yang berpikir terlalu sederhana seperti kandang ayam.."

"Kas, jangan salahkan kopinya. Yang salah itu ketika lu melihat Tuhan lagi nongkrong di cangkir kopi..disitu manusia terkadang menjadi BODOH😁"


Keterangan: Dicopas dari status Facebooker Setiawan Budi

Oleh: Salamuddin Daeng (AEPI Jakarta)

Belakangan ini di Jakarta, Jawa-Bali dan berbagai daerah, listrik sering mati. Seperti paduan suara, listrik mati secara berirama, silih berganti, saling bersambut antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Begitu kompak.

Anehnya kok di jawa sering mati lsitrik? Padahal di Jawa-Bali terjadi kelebihan produksi listrik. Listrik di Jawa tidak habis dikonsumsi. Tapi kok aneh listrik di Jawa kok sering mati? Ini pasti ada sesuatu.

Padahal jika melihat laporan Badan Pusat Statistik (electricity Statistic. 2011-2014), pada tahun 2014 produksi listrik sebesar 234.549,4 GWh, sementara jumlah listrik terjual pada tahun 2014 mencapai 199.028,08 GWh.

Dengan demikian maka terdapat selisih antara ketersediaan dengan konsumsi yang cukup besar yakni mencapai 35.521,32 GWh yang tidak terpakai. Selisih tersebut terbesar adalah di Jawa-Bali.

Lalu mengapa listrik di Jawa sering mati? Apakah pemerintah mencari alasan untuk menaikkan tarif listrik lagi, atau untuk membusukkan nama PLN, mengancurkan PLN agar terbuka peluang asing dan taipan untuk menggantikan peran PLN terutama di Jawa Bali.

Ingat, meskipun listrik di Jawa Bali mengalami kelebihan pasokan, investor asing dan para taipan listrik tetap ingin menumpuk investasi pembangkit di Jawa-Bali.

Nanti ketika pembangkit telah bertumpuk di Jawa-Bali, maka secara perlahan lahan pembangkit listrik milik PLN dihabisi, dihancurkan, dibangkrutkan, dirusak nama baiknya. Dengan demikian maka infrastruktur jaringan yang dimiliki PLN dapat diambil alih oleh asing dan taipan listrik.

Sekarang ini bisnis listrik di Indonesia telah menjadi ajang bancakan yang paling busuk. Mengapa? karena pembuat kebijakan (legislator), para pelaksana kebijakan (eksekutor) dan para pelaksana proyek (kontraktor) adalah para

penguasa Republik ini sendiri. Jadi ini adalah bisnis sesuka hati penguasa saja. Mereka menjadikan program elektrifikasi nasional sebagai proyek bancakan penguasa untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya.

Bagaimana strategi dan cara oligarki penguasa bekerjasama dengan asing dan taipan listrik menjarah keuangan negara, keuangan PLN dan keuangan rakyat?

Dibaca pelan pelan ya….

Pertama, PLN dipaksa membiayai pembangunan infrstruktur listrik dengan didanai utang dalam jumlah besar. Utang PLN sudah melebihi nilai asetnya sebelum revaluasi aset.

Kedua, Proses pembangunan infrstruktur dikerjakan oleh swasta melalui Engineering Procurement Construction (EPC). Dalam proyek proyek EPC inilah yang menjadi bancakan oligarki penguasa dan taipan listrik

Ketiga, Infrastruktur yang dibangun PLN akan dimanfaatkan oleh para investor lsitrik yakni investor asing dan para taipan listrik. Investor tidak mungkin melakukan investasi pembangunan jaringan listrik.

Keempat, Pembangkit listrik diserahkan kepada investor asing dan taipan listrik dengan memanfaatkan jaringan yang dibangun dengan investasi PLN yang didanai utang.

Kelima, PLN diwajibkan membeli listrik yang dihasilkan asing dan taipan listrik termasuk kelebihan produksi listrik asing dan taipan listrik tersebut.

Keenam, Negara memberikan dana subdisi untuk PLN agar membeli listrik swasta termasuk kelebihan produksi swasta. Jadi selama ini tidak benar dana subsidi listrik itu untuk rakyat. Dana subsidi lsitrik dinikmati oleh asing, taipan dan oligarki penguasa.

Itulah mengapa mega proyek listrik 35 ribu megawatt yang tengah dirancang pemerintah, merupakan peluang empuk bagi asing, taipan dan oligarkhi penguasa dalam menjarah keuangan negara dan keuangan PLN.

Dengan mega proyek ini, investor asing, para taipan listrik dan oligarki penguasa dapat menjarah dana subdisi listrik (subsidi digunakan untuk membeli kelebihan produksi listrik swasta oleh PLN), menjarah keuangan PLN melalui pembangunan infrastruktur yang dibiayai dengan EPC dan menjarah keuangan rakyat dengan kenaikan tarif listrik setinggi langit tanpa alasan.***

Keterangan: Dicopas dari situs Portal Islam, Jumat 16 Juni 2017

Masa sih Presiden NGOMONG BEGITU? atau beliau LELAH? hingga jadi Melecehkan NEGARA dimana dirinya menjadi Presidennya, atau masih nda percaya kalau dirinya Presiden?...

Makanya BUMN itu Jangan DIJUAL tetapi DIDUKUNG untuk mampu Memproduksinya semua Kebutuhan Dalam Negeri, kemarin PT PAL malah mau dibubarin? pegimane? seharusnya didukung dengan PERCAYA untuk memberikan mereka Pekerjaan, sehingga BUMN itu Bisa BANGKIT dan dibantu Modalnya, dan tidak memberikan pekerjaan itu Keluar...

Tapi yah SUSAH, selama Pemerintah Modalnya NGUTANG, pasti tidak akan mampu BANGKIT Industri Lokal, krn pemberi Utang punya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tukang Ngutang, yaitu belanja sama Temen2nya pemberi Utang

Jadi selama masih NGUTANG, selama itu juga Ga akan pernah MANDIRI

Keterangan: dicopas dari status Facebook Wawat Kurniawan (Weka)

Indonesian Free Press -- Mantan Anggota Komisi III DPR, Djoko Edhi, menilai bahwa era reformasi saat ini lebih berbahaya dibandingkan dengan zaman Orde Baru (Orba). Kata Edhi, hal itu disebabkan karena saat ini etnis China ingin menguasai politik dan ekonomi Indonesia.

"Di Orde Baru itu terkendali dan dibatasi China tidak boleh masuk politik, militer dan birokrat," ujar Edhi kepada Jitunews.com, di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).
 Politisi PAN ini juga memaparkan bahwa 80 persen ekonomi nasional Indonesia justru dikuasai China. Dan mirisnya, ungkap Edhi, umat Islam serta masyarakat asli Indonesia yang menjadi mayoritas tidak menikmatinya. Hal itu disebabkan, kaum mayoritas tidak pernah dapat bersatu.

"70 persen tanah perkebunan dikuasai Cina. 78 persen tanah di Jakarta dikuasai oleh Cina. 80 persen sektor keuangan dikuasai oleh Cina. Pribumi itu jumlah suaranya 83 juta. Tapi pribumi ini kere, pecah belah dan khianat," jelasnya seperti dilaporkan situs Muslim Bersatu, Rabu (24 Mei).

Yang lebih miris, menurut Edhi, Presiden RI Joko Widodo justru dibesarkan dan didukung oleh para konglomerat raksasa China.
"Jokowi ini dibesarkan oleh Taipan, jelas pernyataan dari Ahok juga. Jokowi tak akan akan pernah jadi Presiden kalau tidak didukung oleh China pengembang," tutup Edhi.(ca/jitunews)

Indonesian Free Press -- Selamat siang Manusia Emas indonesia

Sesuai janji sy bahwa saya akan upload sebuah lampiran bukti kontrak proyek yg salah satunya dikuasai china.

Sebanyak 1700 lebih proyek pembangunan Infrastruktur di Negara ini dikuasai China ( gak percaya silahkan aja obok2 divisi kementriannya Luhut Binsar Panjaitan atau Kementrian BUMN)

ini saya upload satu lembar halaman awal sebuah kontrak kerja Proyek Jalan Tol CISUMDAWU ( CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN ), perhatikan pad KOP SURAT memang artiannya JOINT OPERATION , sah2 saja toh bila sebuah Joint Operation diadakan, hanya ini sebuah kejanggalan yg saya pahami dalam sebuah proyek apapun itu, fungsi 2 perusahaan BUMN ini apa ? Mereka tanda tangan kontrak kerjasama, tp yg mengerjakan proyek ini bukanlah WIKA atau WASKITA.

Bila hampir semua proyek infrastruktur dan proyek2 vital negara ini ditangani, dibiayai China dan 3 Bank BUMN sebagai jaminannya ?? Adalah sebuah konteks PENGGADAIAN NEGARA SECARA BLAK BLAK AN !!!!

Mari kita sama perhatikan dan pelajari dr Konsep Kerjasama atau Investasi dg Negara2 Eropa / Amerika / Jepang / Korea.

Konsep mereka sangat bersahabat dan benar2 membangun dalam bekerjasama, walaupun mereka menurunkan dana, mereka mengirim tenaga ahli hanya disesuaikan kebutuhan, dan membuka lapangan kerja dg metode alih transfer tekhnology serta informasi yg berkesinambungan.

Coba perhatikan pabrik2 jepang yg sdh berpuluh2 tahun berada di negara ini, tenaga ahli org jepangnya bisa dihitung dg jari, dan penyerapan tenaga kerja lokalnya cukup tinggi.

Perhatikan dg China yg berbanding terbalik, dah duit masuk juga, tenaga kerja di import juga ( saya tulis demikian krn saya sdh berdiskusi dg beliau2 yg pernah menjabat jd org2 partai berpengaruh dan keluar dr partai2 koalisi pemerintah, bahwa konsep pemerintahan saat ini membahayakan kelangsungan hidup bangsa )

silahkan telaah dan maknai tulisan saya ini.

Besambung ke Kasus reklamasi dan saya adalah mantan PNS di DEPARTEMENT PERHUBUNGAN di PERUM PENGERUKAN INDONESIA.

Indonesian Free Press -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan bahwa George Soros adalah orang yang bertanggungjawab atas krisis moneter yang terjadi di kawasan Asia Timur, pada tahun 1997-1998. Di Indonesia krisis ini memicu terjadinya gerakan Reformasi dan berujung pada penumpukan hutang luar negeri dan penjarahan asset-asset negara oleh aseng dan asing.

Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, baru-baru ini menyebut George Soros sebagai “musuh terbuka bagi Eropa", "penghancur kehidupan jutaan warga Eropa dengan spekulasi keuangannya".

Cendekiawan internasional Paul Krugman bahkan menyebut Soros sebagai fenomena global modern dimana 'investor tidak hanya memindah-mindahkan uangnya sebagai antisipasi terjadinya krisis, namun justru untuk memicu terjadinya krisis demi meraih kesenangan dan keuntungan'. Ia menyebut investor-investor semacam itu sebagai ‘Soroi’.


George Soros sendiri bahkan bangga dengan statusnya, mengatakan, "Saya merasa senang dengan menganggap saya semacam Dewa atau reformis ekonomi seperti Keynes (John Maynard Keynes), atau bahkan lebih besar lagi seperti ilmuwan (Albert) Einstein… Saya cukup beruntung untuk bisa bertindak sesuai fantasi-fantasi saya…”

“Sebenarnya, saya sudah membawa fantasi-fantasi suci sejak masih kanak-kanak, yang saya rasa harus dikendalikan atau kalau tidak saya akan dalam bahaya,” tambahnya.

Selain krisis Asia Timur, George Soros diketahui juga telah memicu krisis finansial Inggris pada dekade 1980-an, sebagaimana juga berperan besar dalam penjarahan Rusia paska runtuhnya Komunisme.

E. Michael Jones dalam bukunya yang terkenal 'Barren Metal: A History of Capitalism as the Conflict Between Labor and Usury', dengan rinci menyebutkan.

“Setelah melakukan kudeta terhadap Mikkhail Gorbachev, Boris Yeltsin membubarkan Uni Soviet dan mengundang (Jeffrey) Sachs untuk melakukan sulapnya di Rusia. Sachs ditugaskan memimpin Chicago Boys untuk merancang penjarahan besar-besaran yang tidak pernah terjadi di dunia sejak masa Reformation. Ketika rencana itu selesai 25.000 BUMN dilelang murah. Setelah
Yeltsin membuka ekonomi Rusia untuk dijarah, Chicago Boys seperti Stanley Fisher, yang saat itu menjadi Managing Director IMF, dan Lawrence Summers dari pemerintahan Bill Clinton yang kemudian menjadi President Harvard University, bergegas datang dan menancapkan gigi-giginya ke tubuh perusahaan-perusahaan negara. Kekayaan perusahaan-perusahaan itu kemudian dialihkan kepada sebuah ‘clique of noveaux billionaires’ yang kemudian dikenal sebagai para 'oligarchs.’ Para 'oligarchs' itu kemudian bekerjasama dengan Chicago Boys untuk ‘mencabik-cabik segala kekayaan negara ke luar negeri dengan nilai hingga $24 miliar per-tahun. BUMN-BUMN diprivatisasi dengan harga murah. Yukos, yang kini menghasilkan $3 miliar per-tahun, dijual hanya seharga $309 juta.”

Menurut Veterans Today dalam laporannya pekan lalu, Harvard University turut terlibat dalam konspirasi tersebut. Pengadilan Distrik Boston bahkan menetapkan sejumlah profesor di Harvard telah melakukan kejahatan yang merugikan Amerika dan Harvard harus membayar denda $26,5 juta.

"Privatisasi yang dimaksudkan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi melalui pasar bebas, hanya menciptakan sistem kapitalisme 'tycoon' yang dijalankan untuk memberikan keuntungan jutaan dollar bagi para politisi dan oligarh korup  dan menghancurkan ekonomi Rusia," tulis Janine R. Wedel dalam bukunya “The Harvard Boys Do Russia: After seven years of economic “reform” financed by billions of dollars in U.S.,” The Nation, May 14, 1998.

"Tentu saja Soros tidak mau mati bersama korban-korbannya, meski ia kini telah berumur 70 tahun," tulis Veterans Today.

Beruntung, Rusia memiliki Vladimir Putin yang bertindak tepat dan cepat menghancurkan konspirasi jahat itu dan memulihkan Rusia dari keterpurukan.(ca)

Oleh : Energy Watch Indonesia

Indonesian Free Press -- Resmi sudah PT Freeport Indonesia mempecundangi Indonesia dengan kemenangan sempurna. *Negara akhirnya kalah dalam segala hal. Freeport bebas ekspor mineral mentah, Kontrak Karya tetap berlaku untuk kepastian investasi, namun IUPK diterbitkan untuk mengakali dan mensiasati UU MINERBA No 4 Tahun 2009 agar Freeport bebas ekspor mineral.* Inikah bangsa yang katanya dipimpin orang hebat dan dipuji-puji oleh sebagian orang yang buta mata buta hati?

Beberapa waktu lalu kami Energy Watch Indonesia sudah mengingatkan agar mewaspadai siapapun yang pura-pura nasionalis, saya sebut nasionalis abal-abal yang seolah berpihak dan membela negara atas Freeport. Fakta sekarang kemudian terjawab, Freeport memenangkan pertarungan dan kita tetap menjadi bangsa bodoh yang mana pemerintahnya mensiasati dan mengakali aturan yang ada. *Padahal Sumpah Presiden menyatakan akan melaksanakan Undang-undang selurus-lurusnya. Kejadian yang diberikan kepada Freeport adalah bukan melaksanakan UU selurus-lurusnya tapi mengakali, mensiasati dan melanggar UU.*

Jelas bahwa ketidak adilan telah ditunjukkan pemerintah dalam mengurus negara. *Disamping ketidak adilan, jelas pemerintah juga terlihat nyata hanya sedang beretorika dengan kata-kata terkait Freeport. Pemerintah gagal fokus mengurus masalah Freeport.*

Kami tidak mengerti maunya pemerintah ini apa, tidak jelas arahnya mau bagaimana terkait masa depan Freeport. Namun jelas terlihat adanya agenda kepentingan luar biasa besar dalam kepastian masa depan Freeport ini. Berulang kali pemerintah bicara tentang divestasi saham hingga 51%, terdengar heroik dan nasionalis. Padahal disini masalahnya besar luar biasa. Kita tidak punya kemampuan financial untuk membeli divestasi 51%, lantas dari mana sumber dana penerintah membelinya? Inipun tidak jelas. Mungkin pemerintah sudah mengantongi calon pembeli. *Disini letak masalahnya, para broker dan mafia akan gentayangan. Mengandalkan BUMN kita untuk divestasi ? Sepertinya tidak ada BUMN kita yang mampu.* 51% divestasi setelah sekarang baru hampir 10% yang kita kuasai, artinya ada 41% yang harus dibayar dengan perkiraan nilai setidaknya akan ditawarkan Freeport sebesar 7 hingga 8 Milliar Dolar. *Terbukti bahwa divestasi tahap kedua yang ditawarkan Freeport tahun lalu sebesar 10% hingga kini tidak jelas apakah bangsa ini akan membeli divestai tersebut atau tidak. Negara yang aneh.*

Entah untuk apa pemerintah selalu mengampanyekan divestasi 51%, padahal bukan itu fokus yang harus diurus dengan Freeport. *Jika Freeport tidak kita perpajang pasca 2021, bukankah Freeport itu kembali ke kita dan kita dapat 100% tanpa perlu divestasi? Lantas mengapa harus mengeluarkan uang besar untuk 51% jika kita bisa dapat 100% dengan gratis? Tinggal kita yang mengelola secara utuh dan mandiri.*

*Pemerintah telah salah dan berpura-pura nasionalis. Pemberian IUPK dan sekaligus Kontrak Karya masih berjalan adalah bentuk pelanggaran serius.* IUPK diberikan agar ekspor mineral bebas, dan Kontrak Karya berlaku demi kepastian investasi. Aturan mana yang membenarkan berlakunya kedua aturan tersebut secara bersama-sama? *Padahal PP No 1 tahun 2017 itu adalah produk penerintah, UU no 4 tahun 2009 adalah produk negera, tapi semua dilecehkan tanpa merasa bersalah oleh Pemerintah.*

Pemerintah kami minta untuk kembali kepada aturan yang ada. Kembalikan *Freeport kepada rejim Kontrak Karya hingga 2021, lakukan negosiasi tentang peningkatan royalty dan pajak-pajak serta penerimaan negara lainnya, negosiasi pembangunan smelter harus selesai dalam 3 tahun, baru kemudian bicara divestasi saham.* Skala prioritas harus jelas, jangan serampangan mengurus isu-isu Freeport. *Jika Freeport tidak bersedia meningkatkan Royalti dan pemasukan lainnya bagi negara, maka sebaiknya segera diputuskan bahwa 2021 kotrak karya Freeport berakhir. Kita kelola tambang Greasberg itu secara mandiri demi kemakmuran bangsa.*

Sekali lagi kita minta agar pemerintah jangan menjadi pecundang terhadap Freeport. Tegakkan harga diri dan martabat bangsa yang tidak tunduk dan tidak menjadi pelayan bagi asing. Kembalikan Freeport ke kontrak karya dan cabut IUPK segera. *Negosiasi secara baik dan tepat terkait isu pasca 2021. Berhentilah berpura-pura nasionalis padahal sesungguhnya adalah budak asing.*

Jakarta, 05 April 2017
Ferdinand Hutahaean
Direktur Eksekutif

Indonesian Free Press -- BANGSA BANGSAT PECUNDANG & PENGHIANAT PERUSAK MORAL BERKEDOK PRIBUMI_

99% Bandar Narkoba perusak generasi muda Pribumi adalah orang CINA. Yang ditangkap dan dihukum berat pengedar teri dan pengguna yang 99% RAKYAT Pribumi.
.
Koruptor BLBI merugikan 700 triliun 99% adalah Bankir CINA dan tidak disentuh hukum, 99.99% korban Korupsi BLBI adalah RAKYAT Pribumi. Rasiskah....???
.
99.99% Pelaku Transfer Pricing yang merugikan Negara puluhan triliun rupiah per tahun adalah orang Cina. Korbannya 100% RAKYAT INDONESIA. Rasiskah....???
.
99% Bandar Judi Online, Togel, dsb adalah orang cina. Pemain judi yg menjadi korban judi online dan togel 99% adalah Pribumi. Rasiskah..... ??

Pemilik Karaoke, Diskotek, Bar, Cafe, Prostitusi di kawasan Kota perusak moral adalah Cina. Hampir 60% konsumennya adalah Pribumi Rasiskah....???
.
90% Pelaku Suap ke Pejabat2 RI adalah Cina. 99%, Koruptor yg ditangkap adalah Pribumi. RAKYAT menggugat diskiriminasi KPK. Rasiskah....????
.
Kredit yang jaminannya telah dieksekusi untuk melunasi hutang, Banu Anwari seorang Pribumi tetap divonis 16.5 tahun penjara, Samadikun orang Cina ngemplang 1.3 trilyun vonis 4 tahun, Sujiono Timan orang Cina ngemplang 1.1 trilyun, buron dan bebas. Kita membandingkan ketidak adilan ini, rasiskah?
.
99% Perusak Hutan dan lingkungan Indonesia adalah Cina. Korbannya adalah RAKYAT dan Negara Indonesia. RAKYAT memprotesnya. Rasiskah.....???
.
90% pemilik HPH & perkebunan swasta besar penguasa 9 juta hektar tanah Indonesia adalah Cina. RAKYAT protes gigit jari. Rasiskah.....???
.
90% Perusak Negara ini dari dulu hingga hari ini adalah orang Cina seperti Ahok dan sejenisnya. Pribumi bangkit melawan Cina. Rasiskah...??
.
90% Pemilik Media Televisi penghancur karakter bangsa adalah orang Cina. RAKYAT Pribumi menggugatnya. Rasiskah....???
.
Penyebar Budaya Suap/Korupsi di Indonesia adalah orang Cina. Suap/korupsi adalah budaya cina ribuan tahun dan Pribumi jadi korbannya. Sara....???.

Copas dari Thalib Riewand