Indonesian Free Press -- Entah pikiran apa yang ada pada para pejabat Inggris dengan ide mengirimkan kapal induk terbarunya ke Laut Cina untuk memprovokasi Cina yang tengah terlibat konflik dengan Amerika. Mereka seolah lupa dengan sejarah pahit bangsa Inggris setelah kehilangan dua kapal perangnya dalam Perang Pasifik, 8 Desember 1941.

Seperti dilansir The Telegraph, 27 Juli, Inggris bermaksud akan mengirimkan dua kapal induk terbarunya, HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales, ke Laut Cina Selatan untuk melakukan operasi laut 'Freedom of Navigation' melawan klaim Cina atas sejumlah wilayah di wilayah itu. Hal ini diungkapkan oleh Menlu Boris Johnson, Kamis (27 Juli).


"Hal pertama yang akan kami lakukan dengan dua kapal induk terbaru yang baru saja kami bangun adalah mengirimnya melakukan operasi 'freedom of navigation' di wilayah ini (Laut Cina Selatan)," kata Johnson kepada wartawan di Sydney usai bertemu mitranya, Menlu Australia Julie Bishop.

Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur laut paling ramai di dunia, menyalurkan $5 triliun perdagangan dunia setiap tahun. Cina mengklaim sebagai pemilik sebagian besar wilayah Laut Cina berdasarkan sejarah Cina, sekaligus menabrak klaim sejumlah negara tetangganya atas sejumlah wilayah di Laut Cina.

Untuk memperkuat klaimnya, Cina telah membangun fasilitas sipil dan militer di sejumlah pulau yang diklaimnya itu. Namun, tahun lalu Pengadilan Internasional The Hague menolak klaim Cina.

Sebagai bentuk penolakan atas klaim Cina, Amerika telah berkali-kali melakukan operasi 'freedom of navigation' di dekat pulau-pulau yang diklaim Cina. Sejak dipimpin Presiden Trump, Amerika telah dua kali melakukan operasi tersebut, yang oleh Cina dikecam sebagai tindakan provokatif yang berbahaya.

Selanjutnya, saat berbicara di hadapan ratusan pengusaha dan politisi Australia di Sydney, Johnson kembali mengatakan hal yang sama.

“Dan kami berjanji akan melakukan misi ini (mengirim kapal induk ke Laut Cina Selatan), bukan karena kini memiliki musuh di kawasan, melainkan karena kita ingin menegakkan hukum," katanya.

HMS Queen Elizabeth dan HMS Prince of Wales adalah dua kapal induk kembar berbobot 65.000 ton, kapal terbesar yang pernah dibuat INggris. Keduanya baru menjalani tahap ujicoba dan pada akhir tahun ini diharapkan sudah resmi beroperasi.

Pada 8 Desember 1941 Inggris kehilangan sebuah kapal perang (battleship) dan sebuah kapal jelajah (heavy cruiser) setelah dibom oleh pesawat-pesawat pembom Jepang. Ini adalah pertama kalinya kapal perang besar (capital ship) tenggelam oleh serangan pesawat pembom saat tengah berlayar dalam misi militer.

Yang menarik adalah, salah satu kapal perang Inggris yang tengelam itu bernama sama dengan kapal induk Inggris yang bakal dikirim ke Laut Cina Selatan, yaitu battleship HMS Prince of Wales. Lokasi tenggelamnya kapal perang itu pun sama dengan wilayah konflik, yaitu Laut Cina Selatan.(ca)

B

Indonesian Free Press -- Pengamat geopolitik Hendrajit menyebut gaya pemerintahan jokowi sebagai 'permainan halma', di mana para menteri dan pejabat bawahan jokowi tidak memiliki pola permainan alias pembagian tugas yang jelas.

"Yang penting tujuannya. Memasuki daerah kekuasaan lawan. Dan dapat skor (keuntungan) sebanyak-banyaknya," demikian tulis Hendrajit di situs aktual.com, kemarin (27 Juli).

Belum surut kasus penggerebekan gudang beras maknyus yang dilakukan oleh Kapolri, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan penggerebekan Narkoba.

Seperti dilaporkan suara.com Menkeu didampingi Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu hasil penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Muara Karang Cantik, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam (26 Juli).


Petugas gabungan dari BNN, Bea dan Cukai dan Polri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu dari Cina dengan mengamankan tersangka yakni satu WNI dan satu warga negara Taiwan dengan barang bukti sabu seberat 281,6 kg.

Hal ini memicu beragam komentar dari Netizen. Diantaranya seperti yang dikutip republik.in dari komentar facebook.

"menteri ekonomi gerebek narkoba, polisi gerebek pedagang beras, kok berubah tugas" tulis akun Suryadi di halaman facebook-nya.

"Saya sendiri juga kaget lihat TV ! NGAPA SRI MULYANI urus narkoba ?!?" (Erfina Hani)

"Pembagian tugasnya d sesuaikan siapa yang punya waktu luang." (Murti Nugrahani)

"Yaa Tuhan, ngurus negara kok kayak gini sihh... Kocak" (Riz Amri)

"Biar semua dapat panggung....hahahhaa...cepret..." (Sammar)

"Satu lagi.menko kemaritiman ngurus kereta cepat..." (Kus Tiaman)

dan berbagai komentar lain yang mayoritas menanyakan kepentingan menkeu ikut melakukan penggerebekan narkoba.***

Oleh: Purnomosidi Ipung

Indonesian Free Press -- Siapakah Sang Pejuang berdirinya NKRI.....?

Umumnya teman teman yang sangat demen dengan slogan ; "NKRI HARGA MATI", tidak mengetahui siapa sesungguhnya penggagas ide lahirnya NKRI itu ?

Jika ditanya kapan NKRI diproklamirkan pasti banyak yang tidak tahu juga.

Bahkan jika disebutkan bahwa lahirnya NKRI atas jasa tokoh Islam...... jangan jangan malah ada yang tiba tiba strooke saking kagetnya.

Karena tidak tahu sejarah dan hanya latah saja, seringkali mereka terjebak pada dikotomi NKRI diperhadapkan dengan Islam.


Seakan akan Islam anti NKRI.

Seolah olah NKRI itu bukan "hasil keringat" umat Islam.
Ayo bacalah sejarah.

1. Negara Republik Indonesia (NRI) tanpa K (Kesatuan) diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

2. Sejak perundingan Linggar Jati (1946-1950) Indonesia menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara Indonesia menjadi salah satu bagian dari negara RIS dan beribukota di Jogjakarta. Bung Karno menjadi Presiden RIS dan Presiden Indonesia dijabat oleh Mr. Assaat.

3. Mohammad Natsir, sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, lah yang menggagas untuk mengakhiri RIS dan kembali bersatu dalam negara Indonesia. Gagasan Natsir mendapat sambutan baik dari tokoh tokoh politik di parlemen, para pemimpin negara RIS serta kalangan aktivis. Natsir menuangkan gagasan nya dalam sidang parlemen yang kemudian dikenal dengan sebutan "Mosi Integral Natsir".

4. Menindaklanjuti gagasan Natsir, tanggal 15 Agustus 1950, Bung Karno bersama para pemimpin negara negara RIS bersepakat untuk mengakhiri negara serikat dan bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Momentum ini oleh sebagian sejarahwan diakui sebagai momentum Lahirnya NKRI.

5. Tanggal 17 Agustus 1950 diproklamirkanlah NKRI dengan menetapkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden NKRI.

6. Atas jasanya memperjuangkan NKRI maka Presiden Soekarno mengangkat M. Natsir menjadi Perdana Menteri untuk memimpin kabinet yang pertama di NKRI. Sejak Indonesia merdeka baru pertama kali ini kabinet dipimpin oleh Tokoh Islam dari Partai Islam Masyumi.

7. Perjuangan M. Natsir menjadi sangat bersejarah dengan bergabungnya Irian Barat menjadi bagian dari NKRI.
Jadi......

Kalau masih ada yang menganggap Islam sebagai ancaman bagi NKRI berarti dia buta sejarah, ahistoris. ***

Indonesian Free Press -- Meski terus terdesak di medan perang Suriah dan Irak, kelompok ISIS diduga masih memiliki kekuatan cukup signifikan dengan jumlah petempur sekitar 20.000 personil. Demikian pernyataan jubir koalisi internasional anti-ISIS yang dipimpin Amerika, Kolonel Ryan Dillon, Kamis (27 Juli).

Seperti dikutip South Front, Kolonel Dillon mengungkapkan bahwa ISIS masih menguasai sejumlah wilayah di Suriah dan Irak. Sekitar 5.000 sampai 10.000 anggota ISIS diperkirakan berada di Lembah Sungai Euphrates yang membentang dari Deir Ezzor hingga perbatasan Iraq-Suriah. Sedangkan anggota ISIS yang masih berada di Raqqa kurang dari 2.000 orang.

Selain itu, ISIS dilaporkan memiliki 1.000 petempur di Tal Afar, 1.000 di Hawija, dan 1.000 di wilayah Qaim di perbatasan Suriah-Iraq.


Kolonel Dillon menambahkan bahwa sejumlah komandan ISIS dipastikan telah tewas dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Abu Sulayman al-Iraqi, Bassam al-Jayfus, Ibrahim al-Ansari, Abu Ali al-Janubi, Abu-Sayf al-‘Isawi, Abu-Khattab al-Rawi, dan Rayaan Meshaal.

Dillon juga menambahkan bahwa koalisinya telah menghentikan bantuan kepada kelompok Shuhada al-Qaryatayn Brigade. Kelompok ini telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan berpatroli di luar zona aman tanpa pemberitahuan kepada koalisi pimpinan Amerika.

"Kami hanya berkomitmen mendukung kelompok yang memerangi ISIS," katanya.

Pada 23 JUli lalu kelompok Shuhada al-Qaryatayn Brigade mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan koalisi Amerika karena perintah Amerika untuk menghentikan serangan kepada pasukan Suriah (SAA).

Kelompok Shuhada al-Qaryatayn Brigade adalah kelompok milisi terbesar yang didukung Amerika di pangkalan At Tanf di dekat perbatasan Suriah-Iraqi.

Di sisi lain SouthFront juga melaporkan bahwa pasukan Suriah (SAA) dan sekutu-sekutunya telah memasuki ladang minyak Sukhna yang terletak di dekat kota Sukhna yang terletak di jalan raya Palmyra-Deir Ezzor. Pertempuran sengit terjadi di ladang minyak. Jika berhasil merebut ladang minyak ini, SAA dipastikan segera memasuki kota Sukhna.

Di provinsi Raqqah, pasukan khusus SAA Tiger Forces dan milisi sekutunya bergerak maju ke arah Bishri Triangle setelah membebaskan ladang minyak Wadi ‘Ubayd. Bishri adalah wilayah strategis sebagai jalur logistik penting. Pertepuran sengit dilaporkan terjadi di dekat Subkah dan Ghanim Ali.

Di kota Raqqah City, milisi Kurdi dukungan Amerika Syrian Democratic Forces (SDF) berhasil melakukan langkah signifikan atas ISIS di Distrik Nazlat Shehadeh dan merebut Masjid Al-Mustafa yang digunkan sebagai benteng pertahanan ISIS. ISIS mengklaim menewaskan 10 anggota SDF dalam pertempuran. Namun betapapun ISIS telah kehilangan lebih dari separoh wilayah kota Raqqah ke tangan SDF.(ca)

Indonesian Free Press -- "Jangan biarkan kekuasaan berjalan tanpa kontrol!"

Demikian perkataan mantan Presiden SBY dalam konperensi pers bersama Prabowo Subiyanto usai pertemuan keduanya di kediaman SBY, Kamis petang (27 Juli).

Pertemuan resmi antara kedua purnawirawan Jenderal TNI ini biasanya selalu terjadi di saat2 krusial. Ketika demokrasi dikotori.

Pertemuan antara SBY dengan Prabowo pertama tahun ini terjadi pada Februari 2017, usai Pilkada DKI putaran pertama yg berlangsung panas. Saat itu AHY-Sylvi dr koalisi Partai Demokrat dkk gagal maju ke putaran kedua, sedangkan Anies-Sandi yg diusung Gerindra & PKS terus melaju ke putaran kedua.


Pertemuan resmi kedua tahun ini terjadi pada Kamis malam tanggal 27 Juli, atau 1 minggu tepat usai RUU Pemilu kontroversial yg berisi Presidential Treshold 20% disahkan oleh DPR, pada Jumat dini hari tanggal 21 Juli.

Berikut selengkapnya hasil pertemuan tsb:

SBY (KETUM PARTAI DEMOKRAT):

"Kami harus pastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah tidak melampaui batas, sehingga Cross the Line, sehingga masuk ke dalam apa yg disebut Abuse of Power.
Banyak pelajaran di dunia termasuk di Indonesia tentang hal tsb. Manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya, maka rakyat akan beri koreksinya.

Sebagai bentuk kesetiaan kepada negara, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kami akan terus mengingatkan:

"Gunakan kekuasaan dng amanah, proper, sesuai kontitusi, Undang-Undang, etika. TIDAK MELAMPUI BATAS DAN TIDAK KELIRU MENGGUNAKAN KEKUASAAN ITU!"

PRABOWO SUBIANTO (KETUM PARTAI GERINDRA):

"Kita ketemu dalam suasana yg terus terang saja agak prihatin. Pak SBY presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira2 muda yg mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dng sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar2 percaya bahwa yg terbaik untuk bangsa dan negara adalah Demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. Demokrasi pelaksanaannya adalah Pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara2 yg tidak sesuai dng akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yg br saja dilahirkan atau disahkan DPR RI, yang kita tidak ikut bertanggungjawab. KARENA KITA TIDAK MAU DITERTAWAKAN OLEH SEJARAH.

KEKUASAAN? YA, SILAKAN MAU BERKUASA 5 TAHUN, 10 TAHUN, 20 TAHUN, 50 TAHUN, DI UJUNGNYA SEJARAH YG AKAN MENILAI.
Dan saya katakan ke Gerindra: 'Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yg menipu rakyat Indonesia!

Saya tidak mau terlibat dng sesuatu yg seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, KAMI KHAWATIR BAHWA DEMOKRASI KAMI KE DEPAN BISA DIRUSAK. Karena itu, sesuai apa yg tadi disampaikan pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dng baik. Mengingatkan rekan2 yg berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dng segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dng pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jd stiap kekuasaan hrs diawasi dan diimbangi.

Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yg aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan." ***

Pada kasus bupati yg dijadikan tersangka krn menutup pabrik Tanpa Ijin...

Secara teoritik, pemda itu negara, polisi juga negara. Begitu pembagian dalam ilmu sosiologi politik. Di luar sphere of state ada civil society/public sphere, ada market sphere dan ada private life. Dalam menjaga wibawanya, elemen2 negara harus saling memperkuat bukan saling melemahkan.

Dalam kasus di atas kelihatannya rezim Jokowi sudah lumpuh. Ini cuma contoh kasus lain saja dari kasus sebelumnya. Banyak kasus antara elemen negara tidak saling mendukung bahkan saling melemahkan.

Ini terjadi karena Jokowi tidak sensitif terhadap pentingnya sistem, jokowi lebih mementingkan pencitraan individual. Akhirnya kinerja tidak baik, kenapa, karena sistem lumpuh, tidak efektif dan efisien.

Hingga kapan ini terjadi? Jika kita diam saja, sementara libido Jokowi akan kekuasaan sangat tinggi, maka ini akan terjadi sampai 2024.

Bagi kita harus ada Presiden baru pada pilpres 2019. Supaya Indonesia terselamatkan dari kelumpuhan

Indonesian Free Press -- Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyebut pertemuan dua lembaga keuangan dunia IMF dan Bank Dunia di Bali bulan Oktober mendatang adalah sebuah 'tragedi' bagi rakyat Indonesia.

Sebagaimana dilaporkan Rakyat Merdeka, Kamis (27 JULI), Rizal yang dipecat oleh Jokowi diduga kuat karena menolak proyek reklamasi yang dijalankan gubernur terpidana Ahok itu menyebut pertemuan itu dengan istilah 'tragedi Yunani'.


Menurut Rizal, dana untuk menyelenggarakan pertemuan itu sebesar lebih dari Rp 500 miliar akan ditanggung oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Iapun menyebutkan jika dana yang dikeluarkan dari uang rakyat untuk reuni IMF dan Bank Dunia yang notabene pernah menghancurkan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 silam via "IMF-provoked riots" itu adalah tragedi.

"Ini jelas tragedi, A Greek Tragedy, sungguh tragedi Yunani," kicau Rizal lewat akun twitter pribadinya @Ramlirizal, Kamis (27 Juli).

Jumlah uang yang sedemikian fantastis itu menjadi tragedi ditengah utang terus bertambah dan masyarakat semakin resah. Menteri Keuangaan, Sri Mulyani melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, telah melakukan lelang Professional Congress Organizer Pertemuan Tahunan IMF-WB itu. Mirisnya, Sri Mulyani mengatakan anggaran sebesar Rp 505.440.390.400 bukan jumlah yang besar.

"Sekali lagi, ini tragedi yang seharusnya mendapat perhatian Presiden Jokowi agar dikoreksi, ditinjau kembali," tegas mantan Menteri Kooridnator Bidang Maritim dan Sumber Daya itu.

Menurut Rizal, di tengah lesunya ekonomi, menteri-menteri yang menjadi komprador IMF malah melakukan austerity (penghematan yang salah), yakni dengan memotong anggaran dan subsidi. Tak hanya itu, juga menguber pajak rakyat.

"Cara ini gagal di negara-negara Amerika Latin dan Yunani. Apes kita," tegas mantan Menteri Kooridinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Dalam berbagai kesempatan dan tulisan, bahkan sejak tahun 1997, Rizal kerap mengingatkan pemerintah agar jangan ikut saran IMF. Sebab IMF menurut mantan kepala Bulog itu bukan Dewa Penyelamat namun lebih tepat disebut Dewa Amputasi yang sangat mahal biayanya dan ditanggung rakyat Indonesia.(san/ca)

Indonesian Free Press -- Komisioner KOMNAS HAM Natalius Pigai menjadi salah satu 'bintang' dalam aksi demonstrasi menolak Perpu Ormas yang dikeluarkan pemerintah minggu lalu. Ia tampak berada di tengah-tengah massa 'Aksi 287' dan turut menyampaikan penolakannya terhadap Perppu Ormas melalui mobil komando.

Menurut Pigai dalam orasinya itu, Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah cacat prosedur. Sebab Perppu Ormas diterbitkan dalam kondisi yang dinilai Pigai tidak genting atau darurat.‎

"Saya adalah bagian dari aktivis kelompong Cipayung bersama teman-teman HMI dan PMII yang ikut memperjuangkan reformasi dan demokrasi di Tanah Air," kata Pigai mengawali orasinya di ‎kawasan Monas depan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (28 JUli).‎


Tetapi, lanjut dia, melalui Perppu Nomor 2 tahun 2017, ‎rezim Jokowi kembali memberangus kebebasan rakyat Indonesia dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya.

"Kita berdemokrasi karena ingin melawan‎ cara-cara otoritarianisme‎. Tetapi ini rezim muncul lagi.‎ Ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi dan melanggar hak asasi manusia dalam berpendapat. Atas nama pribadi bukan nama kantor (Komnas HAM), saya sebagai komisioner Komnas HAM menegaskan bahwa Perppu ini cacat prosedural dan bertentangan dengan HAM. Dalam hal ini saya berdiri di tengah-tengah umat Islam," ujar Natalius ‎disambut teriakan takbir ribuan massa Aksi 287.
‎
Menurut Pigai, kondisi Indonesia saat ini tidak dalam keadaan genting untuk menerbitkan Perppu Ormas. ‎

"Apalagi, saudara-saudara semua di sini adalah umat Islam yang taat dan tidak pernah melakukan anarkisme yang mengancam keutuhan bangsa," jelas Pigai.‎
‎
"Umat Islam dan non-Islam selama ini aman-aman saja, tidak ada wihara, pura, gereja yang dibakar oleh umat Islam. Ini bukti bahwa umat Islam sangat menghargai hak asasi manusia manapun," tegas dia.

Karenanya, Pigai meminta agar penguasa lebih menghormati dan menghargai umat Islam.

"Bagi saya, Perppu Ormas selain cacat prosedur, juga cacat dari sisi hak asasi manusia. Hormati kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat. Apalagi tidak bisa dinafikan, ulama dan umat Islam adalah garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hormati mereka, jangan diperlakukan seperti teroris," tegas Pigai.

Di seluruh dunia internasional, tambah Pigai, ada tiga pilar utama yang tidak boleh dilawan. Pertama demokrasi, demokrasi adalah pilar penting di dunia, kedua adalah HAM, yang ketiga adalah perdamaian.‎
‎
"Karena itu, sekali lagi pemerintah harus menghormati dan menghargai seluruh tumpah darah dan umat Islam tanpa terkecuali. ‎Kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat tidak boleh diberangus," ungkapnya.‎(ca/teropongsenayan.com)

Indonesian Free Press -- Seperti di Indonesia, juga di sejumlah negara di dunia lainnya seperti Rusia, Iran, Cina, Lebanon dll, saat ini tengah terjadi pergulatan politik antara kelompok pro-asing/liberalis melawan kelompok nasionalis di Polandia.

Pertemuan Prabowo Subianto dan SBY semalam (27 Juli), aksi boikot penetapan UU Ormas oleh empat fraksi DPR-RI dan aksi-aksi penolakan terhadap gubernur DKI Ahok beberapa waktu lalu merupakan bentuk dan konsolidasi perlawanan kelompok nasionalis terhadap dominasi kelompok globalis/liberalis pro-aseng/asing. Bedanya, jika di Indonesia yang tengah berkuasa adalah kelompok globalis/liberalis, di Polandia yang tengah berkuasa justru kelompok nasionalis. (Meski bagi blogger SBY hanya 30%).


Pemerintahan Polandia yang dipimpin oleh partai PIS Law dan Justice Party kini tengah dalam serangan massif media massa yang mayoritas dikuasai oleh modal asing, yang bekerja untuk kepentingan Jerman dan Uni Eropa. Secara bertubi-tubi mereka menciptakan berita-berita bombastis yang mendiskreditkan pemerintahan nasioalis. Kebohongan demi kebohongan media tanpa henti diarahkan untuk mendiskreditkan pemerintah, tidak hanya di mata rakyat Polandia tapi juga di mata internasional.

Polandia, seperti Hungaria dan Ukraina sebelum Revolusi Maidan 2014, tidak mau tunduk pada Uni Eropa, Jerman dan Big Brother, maka kinilah saatnya untuk dihancurkan seperti Ukraina.

Mereka telah menyusun 16 langkah serius, tahap demi tahap. Mereka dipimpin oleh tangan kanan George Soros bernama Lyudmyla Kozlovska. Berasal dari Ukraina, ia mendirikan LSM bernama 'Open Dialogue'. Namun, bukannya dialog yang dikedepankan, LSM ini terus-menerus menyebarkan kebohongan dan agitasi kepada pemerintah melalui Facebook. Tujuannya adalah agar rakyat marah dan menuntut pemerintah turun untuk digantikan regim yang pro-Uni Eropa/asing.

Karena pemerintah saat ini terpilih secara mayoritas oleh rakyat, para pejabat pemerintahan komunis dan liberalis sebelumnya yang korup khawatir kejahatan mereka dan jaringan asing mereka terbongkar. Di sisi lain, tanpa pemerintahan yang nasionalis Polandia dipastikan sudah hancur dan terpecah belah. Tidak ada uang, produksi dan pekerjaan, dan tidak ada lagi pertumbuhan penduduk pada saat imigran-imigran asing dari Afrika dan Timur Tengah didorong masuk oleh Uni Eropa.

Tokoh lain yang bekerja untuk asing adalah mantan Perdana Menteri Donald Tusk yang kini menjabat Presiden European Council di Brussels. Ia dijuluki sebagai 'Raja Eropa', namun sebagai warga Polandia ia terus bekerja bukan untuk rakyatnya. Selain mengimpor imigran ke negerinya, ia juga tanpa henti berusaha menjual industri Polandia kepada Jerman dengan harga murah.

Dalam sikap terbarunya yang jelas-jelas mencampuri urusan dalam negeri Polandia, sebagai pejabat Uni Eropa Donald Tusk mendesak pemerintah Polandia untuk menghentikan reformasi hukum yang tengah dijalankan untuk menghentikan modus-modus korupsi regim sebelumnya.

Sementara itu, di jalanan, para liberal idiots (sama dengan jokower-ahoker di Indonesia) berteriak-teriak : "Beraksi di jalanan dan di luar negeri (Brussels dan Berlin)", "Diktator! Mereka mengambil kebebasan kita! Mereka menghancurkan demokrasi kita!" dll. Semuanya adalah bohong.

Sementara pemerintahan saat ini adalah yang terbaik bagi Polandia. Dan semuanya adalah fakta. Mereka sangat patriotik, mendukung nilai-nilai tradisi dan agama, menghargai sejarah bangsa, dan terus berusaha memperbaiki apa yang tersisa dari pengkhianatan regim-regim korup sebelumnya.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para orang tua menerima bantuan finansial untuk membesarkan anak-anak mereka sehingga mendorong pertumbuhan bayi, 14.000 bayi lahir lebih banyak di bandingkan tahun lalu. Pemerintah juga berusaha membongkar kejahatan konspirasi dalam insiden jatuhnya pesawat kepresidenan di Smolensk, tahun 2010 yang menewaskan Presiden Kaczynski dan sejumlah pejabat tinggi. Sejumlah orang meyakini Donald Tusk turut terlibat dalam konspirasi yang menewaskan 90 elit nasionalis Polandia itu.

Saudara kandung Presiden Kaczynski adalah pemimpin partai nasionalis yang berkuasa. Meski tidak memegang jabatan formal apapun di pemerintahan saat ini, para agen asing/neoliberalis sangat membenci dan mengkhawatirkan pengaruhnya di pemerintahan. Apalagi dengan adanya rencana undang-undang baru yang bakal memberangus praktik-praktik korupsi dan membongkar kejahatan regim lama.

Meski dituduh diktator, pemerintah justru terkesan sangat lembut terhadap para demonstran. Sangat jauh berbeda dengan Donald Tusk yang memerintahkan polisi menumpas aksi-aksi demonstrasi dengan kekerasan.(ca)

Oleh Dwi Condro Triyono, Ph.D

Indonesian Free Press -- Sistem Ekonomi Kapitalisme telah mengajarkan bahwa pertumbuhan Ekonomi hanya akan terwujud, jika semua pelaku Ekonomi terfokus pada akumulasi Kapital (modal).

Mereka lalu menciptakan sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga Perbankan.

Oleh lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan “disedot”.

Lalu siapakah yang akan memanfaatkan uang di Bank tersebut?

Tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit) dari Bank, yaitu:

Fix return dan Agunan.


Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu memenuhi ketentuan ini.

Siapakah mereka itu?

Mereka itu tidak lain adalah kaum Kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Nah, apakah adanya lembaga Perbankan ini sudah cukup?

Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar.

Dengan cara apa?

Yaitu dengan Pasar Modal. Dengan pasar ini, para pengusaha cukup mencetak kertas-kertas Saham untuk dijual kepada masyarakat, dengan iming-iming akan diberi Deviden.

Siapakah yang memanfaatkan keberadaan Pasar Modal ini?

Dengan persyaratan untuk menjadi Emiten dan penilaian Investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan sehat saja, yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.

Siapa mereka itu?

Kaum Kapitalis juga, yang sudah mempunyai perusahaan besar, untuk menjadi lebih besar lagi.

Adanya tambahan Pasar Modal ini, apakah sudah cukup?

Bagi kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar.

Dengan cara apa lagi?

Cara selanjutnya yaitu dengan “memakan perusahaan kecil”.

Bagaimana caranya?

Menurut Teori Karl Marx, dalam pasar Persaingan Bebas, ada Hukum Akumulasi Kapital (The Law Of Capital Accumulations), yaitu perusahaan besar akan “memakan” perusahaan kecil.

Contohnya, jika di suatu wilayah banyak terdapat toko kelontong yang kecil, maka cukup dibangun sebuah mal yang besar. Dengan itu toko-toko itu akan tutup dengan sendirinya.

Dengan apa perusahaan besar melakukan ekspansinya?

Tentu dengan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Agar perusahaan Kapitalis dapat lebih besar lagi, mereka harus mampu memenangkan Persaingan Pasar.

Persaingan Pasar hanya dapat dimenangkan oleh mereka yang dapat menjual produk-produknya dengan harga yang paling murah.

Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mengusai sumber-sumber bahan baku seperti: pertambangan, bahan mineral, kehutanan, minyak bumi, gas, batubara, air, dsb.

Lantas, dengan cara apa perusahaan besar dapat menguasai bahan baku tersebut?

Lagi-lagi, tentu saja dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika perusahaan Kapitalis ingin lebih besar lagi, maka cara berikutnya adalah dengan “mencaplok” perusahaan milik negara (BUMN).

Kita sudah memahami bahwa perusahaan negara umumnya menguasai sektor-sektor publik yang sangat strategis, seperti:

Sektor Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Keuangan, Pendidikan, Kesehatan, Pertambangan, Kehutanan, Energi, dsb.

Bisnis di sektor yang strategis tentu merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, karena hampir tidak mungkin rugi.

Lantas bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan mendorong munculnya:

Undang-Undang Privatisasi BUMN.

Dengan adanya jaminan dari UU ini, perusahaan kapitalis dapat dengan leluasa “mencaplok” satu per satu BUMN tersebut.

Tentu tetap dengan dukungan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika dengan cara ini kaum Kapitalis sudah mulai bersinggungan dengan UU, maka sepak terjangnya tentu akan mulai banyak menemukan hambatan.

Bagaimana cara mengatasinya?

Caranya ternyata sangat mudah, yaitu dengan masuk ke sektor Kekuasaan itu sendiri.

Kaum Kapitalis harus menjadi Penguasa, sekaligus tetap sebagai Pengusaha.

Untuk menjadi Penguasa tentu membutuhkan modal yang besar, sebab biaya Kampanye itu tidak murah.

Bagi kaum Kapitalis hal itu tentu tidak menjadi masalah, sebab permodalannya tetap akan didukung oleh dua lembaga sebelumnya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika kaum Kapitalis sudah melewati cara-cara ini, maka Hegemoni (pengaruh) Ekonomi di tingkat nasional hampir sepenuhnya terwujud. Hampir tidak ada problem yang berarti untuk dapat mengalahkan kekuatan Hegemoni ini.

Namun, apakah masalah dari kaum Kapitalis sudah selesai sampai di sini?

Tentu saja belum. Ternyata Hegemoni Ekonomi di tingkat nasional saja belumlah cukup.

Mereka justru akan menghadapi problem baru.

Apa problemnya?

Problemnya adalah terjadinya ekses (kelebihan) produksi.

Bagi perusahaan besar, yang produksinya terus membesar, jika produknya hanya dipasarkan di dalam negeri saja, tentu semakin lama akan semakin kehabisan konsumen.

Lantas, ke mana mereka harus memasarkan kelebihan produksinya?

Dari sinilah akan muncul cara-cara berikutnya, yaitu dengan melakukan Hegemoni di tingkat dunia.

Caranya adalah dengan membuka pasar di negara-negara miskin dan berkembang, yang padat penduduknya.

Teknisnya adalah dengan menciptakan organisasi perdagangan dunia (WTO), yang mau tunduk pada ketentuan perjanjian perdagangan bebas dunia (GATT), sehingga semua negara anggotanya akan mau membuka pasarnya, tanpa halangan tarif bea masuk, maupun ketentuan kuota impornya (bebas proteksi).

Dengan adanya WTO dan GATT tersebut, kaum Kapitalis dunia akan dengan leluasa dapat memasarkan kelebihan produknya di negara-negara “jajahan”-nya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaga andalannya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Jika Kapitalis dunia ingin lebih besar lagi, maka caranya tidak hanya cukup dengan mengekspor kelebihan produksinya.

Mereka harus membuka perusahaannya di negara-negara yang menjadi obyek ekspornya.

Yaitu dengan membuka Multi National Coorporations (MNC) atau perusahaan lintas negara, di negara-negara sasarannya.

Dengan membuka langsung perusahaan di negara tempat pemasarannya, mereka akan mampu menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah.

Strategi ini juga sekaligus dapat menangkal kemungkinan munculnya industri-industri lokal yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Untuk mewujudkan ekspansinya ini, perusahaan Kapitalis dunia tentu akan tetap didukung dengan permodalan dari dua lembaganya, yaitu Perbankan dan Pasar Modal.

Apakah dengan membuka MNC sudah cukup?

Jawabnya tentu saja belum.

Masih ada peluang untuk menjadi semakin besar lagi.

Caranya?

Yaitu dengan menguasai sumber-sumber bahan baku yang ada di negara tersebut.

Untuk melancarkan jalannya ini, Kapitalis dunia harus mampu mendikte lahirnya berbagai UU yang mampu menjamin agar perusahaan asing dapat menguasai sepenuhnya sumber bahan baku tersebut.

Contoh yang terjadi di Indonesia adalah lahirnya:

UU Penanaman Modal Asing (PMA), yang memberikan jaminan bagi perusahaan asing untuk menguasai lahan di Indonesia sampai 95 tahun lamanya (itu pun masih bisa diperpanjang lagi).

Contoh UU lain, yang akan menjamin kebebasan bagi perusahaan asing untuk mengeruk kekayaan SDA Indonesia adalah:

UU Minerba, UU Migas, UU Sumber Daya Air, dsb.

Menguasai SDA saja tentu belum cukup bagi kapitalis dunia. Mereka ingin lebih dari itu.

Dengan cara apa?

Yaitu dengan menjadikan harga bahan baku lokal menjadi semakin murah.

Teknisnya adalah dengan menjatuhkan nilai Kurs Mata Uang lokalnya.

Untuk mewujudkan keinginannya ini, prasyarat yang dibutuhkan adalah pemberlakuan Sistem Kurs Mengambang Bebas (Floating Rate) bagi mata uang lokal tersebut.

Jika nilai kurs mata uang lokal tidak boleh ditetapkan oleh Pemerintah, lantas lembaga apa yang akan berperan dalam penentuan nilai kurs tersebut?

Jawabannya adalah dengan Pasar Valuta Asing (valas).

Jika negara tersebut sudah membuka Pasar Valasnya, maka kapitalis dunia akan lebih leluasa untuk “mempermainkan” nilai kurs mata uang lokal, sesuai dengan kehendaknya.

Jika nilai kurs mata uang lokal sudah jatuh, maka harga bahan-bahan baku lokal dijamin akan menjadi murah, kalau dibeli dengan mata uang mereka.

Jika ingin lebih besar lagi, ternyata masih ada cara selanjutnya.

Cara selanjutnya adalah dengan menjadikan upah tenaga kerja lokal bisa menjadi semakin murah.

Bagaimana caranya?

Yaitu dengan melakukan proses Liberalisasi Pendidikan di negara tersebut.

Teknisnya adalah dengan melakukan intervesi terhadap UU Pendidikan Nasionalnya.

Jika penyelenggaraan pendidikan sudah diliberalisasi, berarti pemerintah sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan Subsidi bagi pendidikannya.

Hal ini tentu akan menyebabkan biaya pendidikan akan semakin mahal, khususnya untuk pendidikan di perguruan tinggi.

Akibatnya, banyak pemuda yang tidak mampu melanjutkan studinya di perguruan tinggi.

Keadaan ini akan dimanfaatkan dengan mendorong dibukanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak-banyaknya.

Dengan sekolah ini tentu diharapkan akan banyak melahirkan anak didik yang sangat terampil, penurut, sekaligus mau digaji rendah.

Hal ini tentu lebih menguntungkan, jika dibanding dengan mempekerjakan Sarjana.

Sarjana biasanya tidak terampil, terlalu banyak bicara, dan maunya digaji tinggi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, cara-cara Hegemoni Kapitalis dunia di negara lain ternyata banyak mengunakan Intervesi UU.

Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, kecuali harus dilengkapi dengan cara yang lain lagi.

Nah, cara inilah yang akan menjamin proses Intervensi UU akan dapat berjalan dengan mulus.

Bagaimana caranya?

Caranya adalah dengan menempatkan Penguasa Boneka.

Penguasa yang terpilih di negara tersebut harus mau tunduk dan patuh terhadap keinginan dari kaum Kapitalis dunia.

Bagaimana strateginya?

Strateginya adalah dengan memberikan berbagai sarana bagi mereka yang mau menjadi Boneka.

Sarana tersebut, mulai dari bantuan dana kampanye, publikasi media, manipulasi lembaga survey, hingga intervesi pada sistem perhitungan suara pada Komisi Pemilihan Umumnya.

Nah, apakah ini sudah cukup?

Tentu saja belum cukup.

Mereka tetap saja akan menghadapi problem yang baru.

Apa problemnya?

Jika Hegemoni kaum Kapitalis terhadap negara-negara tertentu sudah sukses, maka akan memunculkan problem baru.

Problemnya adalah “mati”-nya negara jajahan tersebut.

Bagi sebuah negara yang telah sukses dihegemoni, maka rakyat di negara tersebut akan semakin miskin dan melarat.

Keadaan ini tentu akan menjadi ancaman bagi kaum Kapitalis itu sendiri.

Mengapa?

Jika penduduk suatu negeri itu jatuh miskin, maka hal itu akan menjadi problem pemasaran bagi produk-produk mereka.

Siapa yang harus membeli produk mereka jika rakyatnya miskin semua?

Di sinilah diperlukan cara berikutnya.

Agar rakyat negara miskin tetap memiliki daya beli, maka kaum kapitalis dunia perlu mengembangkan Non Government Organizations (NGO) atau LSM.

Tujuan pendirian NGO ini adalah untuk melakukan Pengembangan Masyarakat (community development), yaitu pemberian pendampingan pada masyarakat agar bisa mengembangkan industri-industri level rumahan (home industry), seperti kerajinan tradisionil, maupun industri kreatif lainnya.

Masyarakat harus tetap berproduksi (walaupun skala kecil), agar tetap memiliki penghasilan.

Agar operasi NGO ini tetap eksis di tengah masyarakat, maka diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit.

Kaum Kapitalis dunia akan senantiasa men-support sepenuhnya kegiatan NGO ini.

Jika proses pendampingan masyarakat ini berhasil, maka kaum kapitalis dunia akan memiliki tiga keuntungan sekaligus, yaitu:

(1) Masyarakat akan tetap memiliki daya beli, (2) akan memutus peran pemerintah dan yang terpenting adalah, (3) negara jajahannya tidak akan menjadi negara industri besar untuk selamanya.

Sampai di titik ini Kapitalisme dunia tentu akan mencapai tingkat kejayaan yang nyaris “sempurna”.

Apakah kaum kapitalis sudah tidak memiliki hambatan lagi?

Jawabnya ternyata masih ada.

Apa itu?

Ancaman Krisis Ekonomi.

Sejarah panjang telah membuktikan bahwa Ekonomi Kapitalisme ternyata menjadi pelanggan yang setia terhadap terjadinya Krisis ini.

Namun demikian, bukan berarti mereka tidak memiliki solusi untuk mengatasinya.

Mereka masih memiliki jurus pamungkasnya.

Apa itu?

Ternyata sangat sederhana.

Kaum kapitalis cukup “memaksa” pemerintah untuk memberikan talangan (bail-out) atau Stimulus Ekonomi.

Dananya berasal dari mana?

Tentu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana kita pahami bahwa sumber pendapatan negara adalah berasal dari Pajak rakyat.

Dengan demikian, jika terjadi Krisis Ekonomi, siapa yang harus menanggung bebannya?

Jawabnya adalah:

Rakyat, melalui pembayaran pajak yang akan terus dinaikkan besarannya, maupun jenis-jenisnya.

Bagaimana hasil akhir dari semua ini?

Kaum Kapitalis akan tetap jaya, dan rakyat selamanya akan tetap menderita.

Di manapun negaranya, nasib rakyat akan tetap sama.

Itulah produk dari Hegemoni Kapitalisme Dunia.

***


Keterangan: Dicopas dari status Facebook Nelly Juliana

Indonesian Free Press -- Cina mengirim kapal dan pesawat perang ke Laut Baltik untuk mengikuti latihan perang bersama Rusia. Ini adalah langkah pertama Cina mengirim kapal perang ke perbatasan negara NATO, yang oleh pengamat militer disebut sebagai strategi baru Cina melawan Amerika.

Seperti dilaporkan Sputnik News, 23 Juli, tahap pertama latihan perang Rusia-Cina di Laut Baltik yang diberi label 'Joint Sea-2017' itu digelar hari Jumat pekan lalu (21 Juli) dan akan berlangsung sampai 28 Juli. Latihan ini melibatkan sekitar 10 kapal perang dari berbagai kelas, sejumlah pesawat dan helikopter perang dari Rusia dan Cina.


Kapal Cina yang terlibat dalam latihan itu termsuk destroyer peluru kendali Hefei, frigat Yuncheng, dan kapal angkut militer Luomahu. Pasukan marinir juga dikirimkan Cina ke Baltik untuk mengikuti latihan itu.

"Latihan ini menandai pertama kalinya armada kapal Cina memasuki Laut Baltic untuk meningkatkan kemampuan AL Cina melakukan misi jarak jauhnya," tulis Sputnik News.

Menurut Ni Lexiong, ahli militer di University of Politics and Law di Shanghai, langkah Cina ini merupakan implementasi strategi lama militer Cina yang disebut “fanbian”.

“Ketika Amerika terus melakukan provokasi ke Cina di Laut Cina Selatan, Cina membalas dengan bergabung dengan Rusia dalam latihan perang di depan pintu NATO di Laut Baltic. Ini disebut dengan strategi ‘fanbian’ yang digunakan Marshal Luo Ronghuan selama Perang Dunia II,” kata Ni Lexiong kepada Sputnik.

Dalam perang itu tentara Cina di bawah pimpinan Luo dikepung oleh tentara Jepang di Provinsi Shandong di selatan Cina. Untuk mengendurkan kepungan, tentara Cina menyerang kota yang terletak di belakang garis pertahanan lawan. Akibatnya Luo berhasil menyelamatkan 3.000 tentaranya dari kepungan. Luo menyebut langkahnya itu dengan “fanbian” yang artinya adalah 'mengubah medan perang'.

Langkah Cina di Laut Baltik sama dengan langkah Marsekal Lou, yaitu memecah konsentrasi kepungan Amerika di Laut Cina.

Selama pemerintahan Donald Trump, Amerika setidaknya telah dua kali melakukan operasi 'kebebasan navigasi' dengan berlayar di wilayah yang diklaim Cina di Laut Cina.

Pada saat yang sama Rusia juga mengalami tekanan Amerika/NATO di kawasan Baltik dengan adanya penumpukan kekuatan militer NATO di wilayah bekas Uni Sovyet itu. Hal itu mendorong Cina-Rusia untuk membangun aliansi bersama menghadapi Amerika-NATO.


Pertumbuhan AL Cina Khawatirkan Amerika
Sebagai bangsa yang selama ribuan tahun mengandalkan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, Cina tidak pernah memiliki angkatan laut yang kuat. Upaya Dinasti Ming untuk memperkuat angkatan lautnya justru menghancurkan ekonomi Cina dan menghancurkan kekuasaan dinasti itu.

Namun, setelah 30 tahun lebih mengalami 'booming' ekonomi Cina melihat inilah saatnya untuk memiliki angkatan laut yang kuat. Cina, misalnya, harus mengamankan Selat Malaka yang teletak di antara Indonesian dan Malaysia, karena di sinilah 80% energinya disalurkan dari Timur Tengah dan Afrika. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, putra dari tokoh revolusioner Cina, pertumbuhan angkatan laut Cina semakin signifikan.

"Saya percaya AL Cina akan menyamai bahkan mengalahkan Amerika dalam 10-20 tahun,” kata Lexiong.

Cina diketahui tengah membangun kapal induk keduanya dan baru saja merilis kapal-kapal destroyer peluru kendali terkuat di dunia.(ca)

Dr.Dradjad Wibowo

Indonesian Free Press -- Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mrk lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yg brilian.

Mrk yg belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali, tata niaga pertanian sering menjadi salah safu titik paling lemah dlm pembangunan pertanian. Bahkan, sering memberi kontribusi negatif thd kesejahteraan petani.


Sering kali petani harus membayar input tani yang terlalu mahal dan atau menerima harga jual hasil tani yg terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya -- atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani -- cenderung jelek bagi petani.
Banyak penyebabnya. Antara lain krn rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif thd petani, dan sebagainya.

IBU memang bukan penolong petani yg tanpa kepentingan. Mrk hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dng sebuah inovasi tata niaga. Hasilnya, mrk sanggup membeli dng harga yg lebih mahal dari petani. Dan yg lbh saya kagumi, mrk sanggup menjual dng harga yg lbh mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yg cukup besar sbg imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin IBU lebih diuntungkan dibanding petani.

Perusahaan inovator spt ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan. Bukan malah dihukum, dengan tuduhan2 yg membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yth, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian.(ca)

(Kisah dibalik beras Maknyuss......)

Indonesian Free Press -- Pengantar blogger: Dalam sistem neoliberalisme semua sumber ekonomi adalah milik para taipan cina dan kapitalis yahudi. Yang bertentangan dengan mereka diperkusi.
Di Amerika dan sejumlah negara lain yang sudah terkooptasi neoliberalisme, para petani yang mendapatkan keuntungan dari benih milik Monsanto Inc yang terbawa angin pun bisa ditangkap dan dipenjara. Sementara di India dan negara-negara lainnya ribuan petani bunuh diri setiap tahun karena terjerat lingkaran setan yang diciptakan industri agribisnis global. Mereka tergantung pada pupuk buatan milik industri besar yang harganya semakin mahal, yang dalam jangka panjang justru membuat kesuburan tanah hilang.

Di Indonesia, sejumlah daerah mengalami kekurangan air karena sumber airnya sudah diambil oleh produsen air minum kemasan seperti Danone milik Perancis. Belum lagi starbuck yang membeli murah kopi petani Indonesia dan menjualnya dengan harga premium ke seluruh dunia.


-----------------------------------------

Kabarnya saham PT. IBU anjlok dr Rp.2000,-/lembar menjadi Rp.400,-/lembar, menyusul penggerebekan polisi yg diliput media massa secara massif dg pemberitaan yg intens.
Distributor di berbagai kota yg biasanya berani mengambil banyak beras maknyus, sekarang tiarap.
Saat ini beras PT. IBU menumpuk di gudang, di truk yg dalam perjalanan sementara penggerebekan terjadi.

Kabarnya juga petani yg selama ini menjual berasnya ke PT. Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF) merasa diuntungkan krn gabah basah petani langsung dibeli dg harga yg tinggi. Ada harapan peningkatan kesejahteraan petani. Hilang kekhawatiran mereka dr kerugian akibat harga gabah yg anjlok.
PT. TPSF membeli gabah basah yg baru panen dr sawah, langsung diangkut truk, ditimbang di pabrik, masuk ke mesin oven sampai keluar beras siap jual, tanpa trsentuh tangan. Tanpa mengoplos..!

PT. TPSF bukan sekedar bergerak di unit usaha pengolahan beras, tapi juga bihun & makanan ringan. Sehingga keberadaan mereka di sragen menyerap banyak tenaga kerja setempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. PT. TPSF juga berencana mengembangkan unit usaha mereka sampai ke luar negeri.

PT. TPSF cukup mandiri dlm mengembangkan usahanya, sampai2 mereka punya pembangkit listrik sendiri dg nama PT. Patra Power, sehingga tak tergantung dg PLN. Kenaikan TDL yg menggila tak pengaruh utk mereka.

PT. TPSF juga memberikan manfaat buat masyarakat setempat dg menyuplai beras berkualitas secara gratis kpd panti asuhan yg ada di desa pungkruk, sragen. Hari ini ratusan anak2 panti asuhan brdo'a bersama utk keselamatan PT. TPSF dr fitnah keji yg ditujukan demi kepentingan tertentu.

Penggerebekan yg dramatis itu sendiri terjadi secara bertahap dr polsek hingga akhirnya mabes polri dg label satgas pangan, seperti satgas gabah TNI AD. Dalam doktrin pertahanan nasional, ketahanan pangan memang masuk sebagai salah satu dimensi, tapi dapat juga menjadi 2 mata pisau, yg menjaga ketahanan pangan atw bertindak berlebihan thd pengusaha pangan demi keuntungan tertentu dr pihak2 tertentu.

Keberadaan anton apriantono dan bondan winarno sebagai petinggi PT. TPSF, yg keduanya merupakan anggota parpol oposisi pemerintah jg ditengarai menjadi motif dihancurkannya image PT. TPSF.
Saat ini petani dlm kekhawatiran, jika PT. IBU & PT. TPSF ditutup siapa yg akan peduli dg petani, membeli gabah basah dg harga tinggi, sementara iklim pertanian kita yg masih sering mengancam kerugian petani dg anjloknya harga gabah?

Ayo kawans.. kita makan ramai2 beras maknyus, yg rasanya memang maknyus..!!
Bantu petani sejahtera.

"Maknyus" *bondan winarno banget di acara kuliner TV 😁😅

Sebagaimana uraian dr sahabat saya, mba Dwi Parita Qthul asli sragen, daerah di mana PT. TPSF menyelenggarakan bisnisnya & sekaligus memberi manfaat bagi warga sekitar, yg dlm chatnya bercampur antara b.indonesia & b.jawa, yg bikin siwer otak utk mengartikannya 😂😄 thankiyuuuhh beibeeehh atas sharing emak2 selepas ngelonin bocah2 😁 ***



Keterangan: dicopas dari status teman Facebook.

Indonesian Free Press -- Wakil Presiden dan mantan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, menuduh Amerika berusaha membajak kemenangan rakyat Irak atas ISIS dalam Perang Mosul.

"Benar, mereka mendukung kami dengan serangan udara, namun andil terbesar diberikan oleh para prajurit Irak, milisi-milisi rakyat, angkatan udara Irak," kata Maliki dalam wawancara dengan media Rusia RIA Novosti, seperti dilansir Veterans Today, 22 Juli.

Maliki, yang bersama dengan Presiden AS George W Bush saat ia dilempar sepatu oleh wartawan Irak Muntadhar al-Zaidi dalam sebuah konperensi pers Desember 2008, menyesalkan dan menolak klaim Amerika atas kemenangan perang pembebasan Mosul.


"Dalam kenyataannya, ini adalah kemenangan Angkatan Perang Irak," kata Maliki lagi seraya menambahkan bahwa lebih dari 20.000 prajurit dan polisi Irak tewas atau terluka dalam operasi militer di Mosul.

Tentang lamanya pertempuran untuk membebaskan Mosul yang mencapai waktu sembilan bulan, Maliki berdalih bahwa pemerintah menghindari kehancuran dan korban sipil yang lebih besar.

"Kami bisa saja mengepung total kota ini (Mosul), tapi warganya akan mengalami kelaparan," katanya.

Menurut Maliki terdapat sekitar 5.000 teroris di Irak, 2.000 sampai 3.000 tewas dalam pertempuran dan sisanya bersembunyi atau menyusup di antara pengungsi. Ia menyebut masih terdapat beberapa 'penghubung' di dalam kota Mosul dan sejumlah 'sel tidur' di seluruh Irak. Mereka kini mengubah taktiknya dengan serangan-serangan bom dan teror setelah tidak mempunyai lagi kemampuan menguasai wilayah.

Maliki menuduh Amerika telah berkontribusi atas kemunculan ISIS dan kini Amerika ingin mendapatkan pijakan wilayah di Irak untuk mempertahankan pengaruhnya setelah kalahnya ISIS.

"ISIS adalah seperti Taliban yang dibentuk Amerika untuk melawan Uni Sovyet di Afghanistan. Dengan cara yang sama ISIS dibentuk untuk melawan sikap Irak yang menolak mendukung Amerika dalam konflik Suriah, menolak zona larangan terbang di Suriah serta menolak keberadaan pangkalan militer.

"Rakyat Irak menentang keberadaan pangkalan militer Asing di negaranya,” kata al-Maliki kepada RIA seraya menambahkan bahwa ia telah lama mengingatkan untuk menolak kembalinya Amerika ke Irak setelah hengkang tahun 2011.(ca)

Oleh Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi Politik

Indonesian Free Press -- Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali dalam periode 1998-2002 telah mengubah secara mendasar visi, misi, strategi, serta program perjuangan bangsa Indonesia dari saya Pancasilais, saya nasionalis dan saya kerakyatan, menjadi saya pancasila, saya asing, saya taipan.

Amandemen UUD telah secara legal memindahkan kekayaan negara secara keseluruhanya menjadi kekayaan asing dan kekayaan taipan. Sehinga tadinya negara secara visi, misi, strategi dan program mengabdi pada rakyat, berubah menjadi pemerintahan yang mengabdi pada asing dan taipan.


Bukti paling sederhana dan sangat mudah dipahami tergambar kondisi fiskal atau APBN Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Terjadi anomali yakni penerimaan negara dari kekayaan alam menurun sementara pada saat yang sama alokasi kekayaan alam untuk dieksploitasi oleh asing dan taipan meningkat secara fantastis. Penerimaan dari royalti pertambangan mineral, batubara, bagi hasil migas, penerimaan hasil perkebunan, kehutanan jika dikumpulkan lebih kecil dari penerimaan cukai tembakau. Ini adalah fakta bukan asumsi.

Padahal investasi dalam sektor sumber daya alam sangat besar. Bahkan dalam era reformasi investasi sumber daya alam bagaikan jamur di musim hujan. Investasi sumber daya alam penuh sesak. Bahkan di beberapa wilayah penguasaan tanah oleh investor dalam satu kabupaten lebih luas dari wilayah kabupaten itu sendiri.

Mengapa keanehan yang begitu konyol itu bisa terjadi?
Karena amandemen UUD 1945 yang kita sebut sebagai reformasi telah melepaskan konsep penguasaan negara atas kekayaan alam. Penguasaan kekayaan alam tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya diserahkan kepada swasta (investor) melalui ijin, konsesi, dan berbagai bentuk hak penguasaan lainnya dalam jangka panjang.

Cara membuat negara tidak menguasai kekayaan alam adalah dengan mengacaukan seluruh pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan posisi kekayaan alam dan selanjutnya atas dasar UUD amandemen dibentuk UU penanaman modal, pembentukan UU BUMN, dan berbagai UU sektoral lainnya yang berkaitan dengan kekayaan alam. Visi utama dari pembuatan semua UU adalah bagaimana hak rakyat yang ada dalam penguasaan negara dirampas dan dipindahkan menjadi hak pihak swasta atau investor yakni asing dan taipan.

Akibatnya negara yang tadinya menguasai kekayaan alam melalui perusahaan negara, sekarang tidak lagi menguasai kekayaan alam. Pertamina tidak menguasai minyak dan gas. Padahal Pertamina adalah perpanjangan tangan negara. Demikian juga dengan perusahaan negara lainnya di bidang pertangan, perkebunan, kehutanan. Sementara BUMN yang melakukan investasi di bidang kekayaan alam sama dengan perusahaan swasta yang bertujuan mencari untung.

Hasilnya perusahaan perusahaan swasta milik asing dan taipan untung sangat besar dari mengeruk kekayaan alam, akan tetapi negara tidak untung besar. Perusahaan perusahaan bertambah penerimaannya atas sumber daya alam, tapi sebaliknya penerimaan negara dari kekayaan alam menurun.

UU pada era reformasi Ini sebetulnya adalah hukum yang bekerja di atas logika sederhana yakni perusahaan merampas sebanyak banyaknya kekayaan alam dari tangan rakyat yang dikuasai negara dan dipindahkan ke tangan swasta asing dan taipan.

Lalu bagaimana negara dan pemerintahan bisa eksis tanpa kekuasaan atas sumber daya alam ? Negara harus dibiayai oleh rakyat sendiri, rakyat harus bayar pajak lebih banyak, rakyat harus bayar tarif lebih besar, rakyat harus bayar sewa apa saja lebih mahal. Negara Indonesia yang sebelumnya dibangun untuk mensejahterakan rakyat. Sekarang diubah menjadi disumbang oleh rakyat, karena negara sudah menyerahkan semua harta bendanya kepada perusahaan.

Pada era Orde Baru penerimaan negara atas migas selama bertahun tahun mencapai 75 % dari struktur APBN. Penerimaan tambang mengisi sisanya. Negara tidak begitu agresif dalam memungut pajak. Pajak hanyalah tanbahan saja bagi penerimaan negara. Utang luar negeripun demikian hanya merupakan tambahan. Utang rata rata di era soeharto hanya 1,7 miliar dolar setahun. Bandingkan sekarang Jokowi setahun membuat utang pemerintah sekitar 40 miliar dolar setahun.

Sekarang penerimaan bagi hasil minyak hanya sekitar Rp. 20 -Rp.40 triliun setahun atau hanya sebesar 1 - 2% dari APBN. Penerimaan sektor tambang lebih kecil lagi padahal luas tambang minerba telah mencapai 40 kali luas pulau sumbawa, luas kontrak migas 2 kali luas pulau sumatera. Penerimaan sektor perkebunan hampir tidak kelihatan. Padahal luas kebun sawit (antara 9 -10 juta hektar) sudah mencapai 20 kali luas pulau Bali (sekitar 5 ratus ribu hektar). Demikian juga penerimaan sektor kehutanan tinggal seupil. Padahal luas ijin kehutanan mencapai 32 juta hektar hampir 3 kali luas pulau jawa.

Belakangan ini kembali menjamur sektor property dengan penguasaan lahan yang sangat agresif di kota kota besar, di garis pantai dan kawasan industri. Bagaimana penerimaan negara sektor property? Ini lebih tidak jelas lagi. Padahal investasi sektor ini daya rusaknya sangat besar. Sektor ini menjadi ajang spekukasi, pemicu utama inflasi, merusak tata ruang, membuat kota kota seperti monster.

Penguasaan sektor ini sekarang didominasi oleh swasta. Para taipan sektor ini adalah orang terkaya di Indonesia. Mereka menguasai tanah sangat luas. Para taipan dengan bebas menancapkan bangunan di mana saja mereka kehendaki. Tanpa peduli lagi tata ruang, jalur hijau. Semua dibabat.

Meskipun para taipan property telah menguasai lahan di Jabodetabek sekarang sedikitnya setara dengan 2/3 luas wilayah Jakarta. Namun sumbangan mereka terhadap penerimaan negara sama sekali tidak kelihatan.

Keuntungan para taipan property bukan hanya dari penjualan rumah, apartemen, ruang perkantoran, tapi lebih besar lagi dari pasar keuangan, utang, saham, dari pasar internasional. Mereka mengeruk untung dengan menggadai tanah air indonesia.
Sementara negara telah keluar dari penguasaan sektor property, negara telah keluar dari kewajibannya menyediakan perumahan bagi rakyat. Penyediaan kebutuhan dasar di bidang papan ini telah diserahkan kepada taipan. Para taipan mengeruk bunga dan sewa dari rakyat.

Hasilnya ? Ekonomi memang tumbuh, tapi pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penerimaan pajak. Sebagai contoh dalam sejak tahun 2014 - 2016 ekonomi tumbuh diatas 5 % tapi penerimaan pajak tidak bertambah. Antara pertumbuhan ekonomi dan pajak tidak berhubungan.

Tahun 2017 penerimaan pajak akan menurun dibandingkan dengan tahun 2016 padahal pertumbuhan ekonomi diasumsikan berada diatas 5 %. Mengapa ?

Pertumbuhan ekonomi hanyalah mencerminkan pertumbuhan penerimaan sektor swasta, produksi dan penjualan mereka. Seluruh hasil hasil swasta ini telah dibagi bagikan kepada pemangku kepentingan, para pemegang saham, para pemilik uang dari utang utang perusahaan yang sebagian besar dari luar negeri. Demikian juga dengan keuntungan mereka sebagian besar ditempatkan di luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi indonesia adalah pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi barang barang impor yang diimpor oleh asing dan taipan (C), investasi asing dan taipan (I), utang luar negeri dalam komponen pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor bahan mentah oleh perusahaan asing dan taipan (X-M). Itulah mengapa pertumbuhan ekonomi pemerintah bukan hanya berkualitas, tidak berkorelasi dengan pajak, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang merusak ekonomi dan sosial masyarakat.

Hanya sedikit sekali yang tersisa untuk negara. Hanya seupil yang mereka bayarkan sebagai pajak. Para investor telah secara efektif mengubah kewajiban kepada negara menjadi biaya operasional perusahaan, biaya bunga, gaji, dan pengeluaran luar negeri lainnya.

Prof. Jefry Winter pernah menyampaikan kritik pada Orde Baru. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi orde baru antara 7-8 % hanya cukup dibagikan diantara oligarki penguasa yakni pemerintah dan pengusaha saja. Jefry mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut tidak pernah dapat dibagikan kepada rakyat.

Bagaimana sekarang? Pertumbuhan ekonomi era reformasi yang hanya 4-5 % ternyata tidak cukup untuk dibagikan pada oligarki karena terlalu kecil. Sehingga pemerintah terus memburu rakyat dengan pajak tinggi, tarif selangit, sewa dan bunga mencekik. Karena pertumbuhan ekonomi 4-5 % yang dimiliki pengusaha bahkan tidak bisa cukup untuk membayar utang utang meraka.

Sekarang terjadi kecurangan yang lebih sadis. Rakyat yang diperas. Pajak rakyat menjadi bancakan swasta melalui mega proyek infrastruktur yang pelaksanan melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai APBN oleh swasta. Baik proyek PMN maupun mega proyek lainnya, semuanya adalah ajang swasta asing dan taipan untuk melahap APBN.

Sehingga kalau diringkas Visi, misi, strategi dan program pemerintahan sekarang lebih tepat menggunakan slogan saya pancasila, saya Asing, saya Taipan.***

Indonesian Free Press -- Lamanya penyelidikan atas insiden jatuhnya pesawat Malaysian Airlines MH307 dan MH17 yang terjadi tahun 2014 lalu telah menimbulkan tanda tanya besar tentang kebenaran proses penyelidikan itu. Maka ketika Veterans Today, pada hari Senin (17 Juli) melaporkan bahwa MH17 adalah pesawat yang sama dengan MH370 beserta seluruh penumpangnya yang tewas, kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja.

Dalam perkembangan terbaru yang semakin menguatkan kecurigaan publik tentang adanya konspirasi atas indiden MH370 dan MH17, otoritas pengadilan Ukraina yang paling berhak mengadili kasus ini karena sebagai tempat tejadinya peristiwa, justru telah menyerahkan kewenangannya kepada pengadilan Belanda untuk mengadilinya.


"Kami mendukung keputusan terakhir tim penyelidik untuk memberikan jurisdiksi kepada pengadilan Belanda untuk mengadili mereka yang bertanggungjawab atas tragedi ini," kata Jubir Kemenlu Amerika Heather Nauert, Senin (17 Juli).

Para pejabat dan media Amerika sejak awal, tanpa melalui penyelidikan sedikit pun, sudah menuduh Rusia dan kelompok milisi dukungannya di Ukraina Timur sebagai penanggungjawab insiden tersebut. Sementara Rusia balik menuduh Ukraina-lah sebagai pelaku penembakan terhadap MH17 bulan Juli 2014. Di sisi lain, salah satu media utama Inggris The Daily Star, mencap tuduhan adanya konspirasi atas insiden itu sebagai ‘teori konspirasi yang aneh’. Kedua hal itu justru memperkuat kecurigaan adanya konspirasi.

Dalam laporannya itu Veterans Today, media independen penganalisis politik, inteligen dan militer yang berpengaruh itu mengungkapkan adanya banyak bukti dan kejanggalan yang menunjukkan bahwa MH17 yang jatuh di Ukraina pada dasarnya adalah pesawat yang sama dengan MH370 yang jatuh di Samudra Hindia pada Maret 2014.

"Saya kini yakin untuk mengatakan bahwa tidak pernah ada pesawat MH17 yang terbang dari Bandara Schiphol. ... Pesawat yang jatuh di Ukraina, sebenarnya adalah Malaysian Airlines nomor penerbangan MH370 yang hilang beberapa bulan sebelumnya. Pesawat itu penuh dengan mayat, para penumpang MH370 yang dibunuh dan jasadnya diawetkan dengan bahan-bahan kimia," tulis editor Veterans Today Ian Greenhalgh dalam laporan itu.

Selanjutnya Ian menyertakan rekaman video saksi mata yang bisa diakses di https://www.liveleak.com/view?i=fbf_1429163375

Dalam video itu disebutkan sejumlah keanahen/bukti yang menunjukkan para korban MH17 adalah para korban MH370 yang telah diawetkan. Di antara bukti-bukti itu adalah:

1. Bau menyengat formaldehyde di udara
2. Tidak ditemukannya darah segar di antara mayat
3. Mayat-mayat ditemukan telah membengkak
4. Kebanyakan korban berwajah Asia
5. Bibir mayat menghitam
6. Ditemukan bangkai burung Macaw di dalam pesawat. Ini adalah burung tropis Asia, bukan burung dari Eropa.
7. Passport-passport yang ditemukan masih baru dan belum digunakan sebelumnya

MH370 adalah pesawat jenis Boeing 777-200ER milik maskapai Malaysian Airlines yang menghilang secara misterius pada 8 Maret 2014 saat dalam penerbangan antara Kuala Lumpur menuju Beijing Cina. Pesawat menghilang begitu saja bersama 239 penumpang dan awaknya, meski radar-radar dan satelit GPS berbagai negara mampu mendeteksi semua benda angkasa, sehingga memunculkan spekulasi kuat bahwa pesawat ini dibajak oleh otoritas internasional yang berkonspirasi untuk tujuan tertentu. Teori konspirasi yang paling terkenal menyebutkan pesawat ini dibajak dengan peralatan remote control dan diarahkan menuju pangkalan militer San Diego milik Amerika yang terletak di tengah Samudra Hindia.

Otoritas penerbangan Malaysia sendiri diduga kuat turut terlibat dalam upaya 'menutup-nutupi' kebenaran dalam insiden MH370 dengan menyebarkan foto hoax yang memperlihatkan teroris yang dituduh sebagai pelaku peledakan bom. Terbukti kemudian foto tersebut palsu, namun otoritas Malaysia tidak menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan siapa yang bertanggungjawab atas skandal ini.

Sedangkan MH17 adalah pesawat jenis yang sama yang dimiliki maskapai penerbangan yang sama, yang jatuh di wilayah konflik Ukraina timur pada 17 Juli 2014, atau hanya empat bulan setelah insiden MH370. Pesawat ini jatuh dalam perjalanan dari Amsterdam Belanda menuju Kualalumpur Malaysia. Insiden ini menewaskan 298 penumpang dan awaknya. Meski sudah tiga tahun, tim penyelidik internasional yang dibentuk untuk menyelidiki insiden ini masih belum bisa menentukan siapa yang bertanggungjawab atas insiden ini.

Pada 13 Oktober 2015 penyidik hanya bisa mengumumkan penyebab teknis insiden tersebut, yaitu tembakan rudal Buk 9M38 yang ditembakkan dari wilayah seluas 120 mil persegi.(ca)

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Indonesian Free Press -- Di luar UUD45 dan Pancasila, memang orang segera akan tahu, bahwa di Indonesia telah berlangsung sistim kekuasaan Plutokrasi, bukan Demokrasi. Banyak nama disampaikan orang untuk menunjukkan sistim kekuasaan negara yg berlaku di Indonesia, antara lain, Kleptokrasi, yaitu negeri tempat berkuasanya Maling2.

Adapun Plutokrasi, dalam artian yg sesungguhnya bersifat netral, untuk menunjukkan adanya segelintir orang KAYA RAYA yg menjadi Penguasa Negeri. Tetapi di Indonesia, artinya tidak netral lagi, karena yg berkuasa adalah kelompok Cina Pendatang, bukan Pribumi, bukan Orang Asli Indonesia, demikian UUD45 menyebutnya.

Memang jumlah orang Cina di Indonesia bertumbuh terus sejak kedatangan mereka pada 1200an, hampir bersamaan dg datangnya orang2 Belanda dan Bule2 lain dari Eropa, yg lalu menjajah Negeri ini. Cina2 Pendatang ini berambisi menjadi suku ke Dua, setelah Suku Jawa, suku terbesar di antara 1300an suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Pada umumnya perekonomian, perdagangan, keuangan dan industri berada di bawah kekuasaan Cina2 Pendatang ini... Mereka dijadikan mitra oleh para Belanda sebagai mediator dalam proses penjajahan, dan diberi kedudukan di atas Pribumi. Selain mempunyai jiwa kepengusahaan yg tinggi dari sisi karakter bangsanya, orang2 Cina ini juga secara sistimatik memang berusaha menguasai Negeri ini, seperti si Belanda, sekalipun Bule2 ini sudah terusir. Yaitu dalam banyak sisi kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, politik dan lain2.

Tentu tidak semua orang Cina mempunyai jiwa penjajah seperti itu. Seperti Bule2 yg dulu ketika datang pertama kalinya, juga awalnya hanya mau berdagang. Ada juga yg mencari tempat tinggal baru, bermigrasi karena terdesak oleh perang, ketidaknyamanan dan lain-lain. Tetapi sekelompok kecil yg berjiwa Penjajah memang benar-benar ada, sebutlah mereka Mafia Cina...untuk membedakannya dari Cina2 Penjajah, yg karena jiwa penjajahnya itu menjadi Taipan dan Konglomerat. Kelompok kecil minoritas Mafia Cina inilah kekuatan Kaya Raya yg secara de fakto menjadi Plutokrat Karena itu ada yg menyebutnya Plutokrasi Cina, untuk membedakannya dari Plutokrasi saja yg berarti Plutokrat Pribumi. Pada hakekatnya Plutokrasi saja itu pun tidak ada di dunia. Di negara2 maju yg ada adalah demokrasi dg berbagai coraknya.

Memang kemudian Plutokrasi Cina di Indonesia menjadi keanehan sendiri di mata Dunia. Konon hanya sekitar 50 orang Mafia Cina ini menguasai kekayaan lebih dari 50% penduduk, termasuk dari Bumi, Air dan Kekayaan Alam di dalamnya. Kekayaan mereka mencapai di atas USD 1 milyar sampai USD 10 milyar. Hampir setiap tahun ada publikasi Dunia tentang 50 sampai 100 orang terkaya Indonesia. Badan Pusat Statistik/BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas tentu lebih tahu angka2 pastinya, sekiranya mereka peduli dan jujur. Di antara mereka adalah 9 Naga Taipan Plutokrat yg mengatur Republik ini.

Tentulah situasi ini tidak bisa dibenarkan, sehingga perubahan dari sistim Plutokrasi Cina ke Demokrasi harus terjadi. Sama seperti ketika Orang2 Indonesia Asli memutuskan untuk mengusir Penjajah Belanda dan Jepang. Tidak ada yg aneh atau istimewa...sangat alami. Sejak Sumpah Pemuda 1908, bahkan sebelumnya, para pemuda tokoh Bapak Bangsa sudah mulai bergerak untuk mengusir penjajah. Demikian pula kemudian Soekarno-Hatta. Penjajahan di muka Bumi ini harus dihapuskan, karena tidak sesuai dg perikemanusiaan dan perikeadilan. Mungkin mengingat berbagai penderitaan yg dialami Soekarno-Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seorang kawan, Zeng Wei Jian, mengingatkanku untuk tidak mengangkat soal Ras Cina, agar para Algojo Mafia2 Cina tidak mencari perhitungan. Wei Jian tentu lupa,karena dia sendiri yg pertamakali mengangkat istilah Chinese Plutocracy.

Katakanlah pada akhirnya Rezim Penguasa sekarang, yg didukung oleh para Mafia Cina Plutokrat ini berhasil ditumbangkan...sama seperti Soekarno-Hatta yg bisa menumbangkan Penjajah Belanda dan Jepang. Apa dan bagaimana kemudian yg perlu dilakukan, khususnya terhadap para Orang Indonesia Asli Mantan Terjajah ini merupakan pertanyaan yg harus dijawab pada tahap berikutnya. Tentu banyak pertanyaan lain yg tidak kalah penting dan mendesaknya yg juga harus dijawab. Tapi, baiklah pertanyaan ini dulu yg perlu.

Tentulah asumsinya NKRI tidak hancur berantakan, sepeninggal Rezim Joko-Jeka. Memang bisa terjadi kekacauan yg tidak kecil dalam bidang keuangan negara. Selain kas Negara yg kosong, juga terjadinya capital flight dari para Mafia Cina yg mau menyelamatkan diri dan kekayaannya. Tetapi kita pernah menghadapi hal yg mirip pada Krisis 97/98, bahkan berlanjut sampai 2000... Tetapi kita bisa mengatasinya. Kali ini pun akan begitu, tanpa harus terperosok dalam lubang kesulitan berkepanjangan yg sama.

Prioritasnya adalah untuk rakyat kecil yg sangat miskin. Berapa jumlah mereka?! Sejak SBY selalu didengungkan jumlah mereka 40 jutaan...dugaan saya bisa 100 jutaan. Merekalah yg harus ditolong lebih dulu. Bukan karena kasihan, tetapi mereka yg justru berpotensi menyelamatkan perekonomian nasional. Karena mereka selama ini tangguh, bahkan tidak terusik oleh berbagai krisis berskala nasional dan imbas internasional. Ketika orang kaya menjadi berkurang kejayaannya, mereka yg miskin tetap hidup dalam kemiskinannya.... Mereka menjadi semacam cushion, bantalan, shock absorber. Memperkuat ekonomi mereka, berarti memperkuat daya tahan terhadap gejolak dan goncangan krisis ekonomi.

Derap langkah kebangkitan dari keterpurukan ekonomi semakin serentak merata di antara berbagai lapisan masyarakat. Yg semula tertelungkup, sekarang menggeliat....yg semula gontai, sekarang bisa berjalan cepat...yg semula cuma bisa berjalan, sekarang bisa berlari...yg semula hanya ikut berlari, sekarang bisa berlari cepat...mengikuti yg lain! Pertumbuhan ekonomi bersemi lewat pemerataan.... Dan ini harus berlanjut terus-menerus!

Saya menyaksikan depresi ekonomi pada masa Jimmy Carter pasca penyanderaan Kedubes AS di Teheran. Seakan-akan mau membayar kembali hutangnya, Jimmy yg pensiunan Presiden ikut dalam Program Membangun Rumah2 Murah bagi orang2 miskin...dia naik membawa martil dan paku untuk memasang atap rumah...hanya dg kaos oblong...

Membangun rumah tinggal atau sekedar rumah singgah adalah tahap paling awal untuk membantu si miskin. Sebab dg rumah itu, anak2 berada dalam lingkungan keselamatan dan perlindungan... Mereka bisa bersekolah, sementara orangtuanya berusaha mencari pekerjaan. Dengan rumah pun nilai tambah pekerjaan bisa dibuat...seperti ruko, rumah toko, atau industri rumah tangga. Waktu kami bertujuh masih kecil2 bersama Ibu, Bung Hatta membuatkan perumahan rakyat 100 m2 yg bisa diangsur selama 30 tahun.... Kami menjadi bisa hidup dan menjadi sarjana2...

Berapa banyak rumah murah bisa dibangun setiap tahun dan berapa kebutuhan dananya, tentu harus dihitung.... sampai setiap kepala keluarga penduduk Indonesia memiliki rumah atau mendapat tempat tinggal. Karena itu harus ada Lembaga2 Perumahan Negara dan Swasta. Berdasarkan undang-undang mereka ikut mengatur Pasar Rumah dan Hunian di seluruh Negeri.

Tentu tanah pun harus disediakan untuk perumahan. Karena itu, UU Land Reform harus ada, di mana orang dilarang menguasai tanah dg semena-mena. Yg sudah telanjur harus mengembalikannya kepada Negara, termasuk para Mafia Tanah. Kelompok Mafia2 Tanah yg menguasai tanah seperti Podomoro Land, Citra Land, Sinar Mas Land, Lippo Land, dll harus menyerahkan kembali tanah yg mereka kuasai, srsuai dg batasan yg ditetapkan oleh undang-undang, untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Juga dibutuhkan dana yg besar untuk membangun perekonomian rakyat. Mereka yg menyimpan dananya di luar negeri harus dipaksa membawanya masuk kembali. Kalau tidak mau, maka dihukum. Hukuman terberat adalah dicabut kewarganegaraannya, dan dimasukkan dalam daftar hitam untuk ditangkal masuk batas Negara.

Undang-Undang Perpajakan diperbaiki. Selain Fungsi Pendapatan Negara dan Pertumbuhan, Fungsi Pajak untuk Pemerataan harus mulai dijalankan.Pajak progresif diberlakukan...Yg relatif kaya dikenai pajak pendapatan yg relatif besar. Demikian pula Pajak Bumi dan Bangunan bagi Pribumi dan Penduduk Miskin dihapuskan.Direktorat Jenderal Pajak diganti dg Badan Perbendaharaan Negara yg independen dari Kementerian Keuangan dan Kementerian2 lain. Di dalamnya ada Direktorat Piutang Negara, atau Receivables, yg tugasnya mengejar para pengutang uang Negara sampai ke ujung langit. Termasuk.mereka adalah para pengembang rumah, yg melarikan diri dari tanggungjawabnya membangun rumah-rumah murah berskala kecil...mereka dianggap berutang kepada Negara. Juga menarik kembali segala pengeluaran yg menunjukkan cost ineffectiveness.

@SBP

Oleh: EMHA AINUN NADJIB

Indonesian Free Press -- Pada hari muncul wacana dari Pemerintah untuk membubarkan HTI dll, malam itu bersama KiaiKanjeng dan lebih 10 ribu massa kami “maiyahan” di halaman Polres Malang Raya. Didokumentasi dengan baik oleh pihak Polres saya menjelaskan “peta pengetahuan dan ilmu” tentang Khilafah. Sikap dasar Maiyah adalah pengambilan jarak yang terukur untuk tidak mencintai secara membabi-buta atau membenci dengan mata gelap dan amarah.

Pada hari lain sesudahnya berturut-turut di Yogya saya menerima tamu dari DPP HTI, kemudian Kapolda DIY, sesudah itu rombongan para perwira tinggi dari Mabes Polri. Tema pertemuan itu meskipun lebaran variabelnya berbeda, tetapi fokusnya tetap seputar Khilafah. Pengetahuan saya sangat terbatas, sehingga apa yang saya kemukakan kepada HTI maupun Polri sama saja. Policy penciptaan Tuhan atas manusia yang dimandati Khilafah, epistemologinya, koordinatnya dalam seluruh bangunan Syariat Allah, mosaik tafsir-tafsirnya, dialektika sejarahnya dengan berjenis-jenis otoritas pada kumpulan manusia, termasuk tidak adanya regulasi penggunaan kata yang terbiaskan di antara substansi, filosofi, branding, jargon politik, icon eksistensi, merk dagang dan pasar – yang di dalam Islam disebut fenomena “aurat”.


Belum ada diskusi publik antara berbagai kalangan, termasuk pada Kaum Muslimin sendiri, misalnya apakah mungkin bikin Warung Tempe Penyet “Islam Sunni”, Kesebelasan “Ahlus Sunnah wal Jamaah”, Geng Motor “Jihad fi Sabilillah”, Bengkel Mobil “25 Rasul”, produksi Air “Nokafir”, atau Jagal Sapi “Izroil”. Tapi memang ada Band Group “Wali”, Bank “Syariah” dan “Muamalat”, Sekolah Dasar Islam, atau Islamic Fashion. Meskipun saya tidak khawatir akan muncul “Coca Cola Rasulullah saw”, Paguyuban “Obama Atina Fiddunya Hasanah”, atau Kelompok Pendatang Haram “Visa Bilillah”; tetapi saya merindukan ada Sekolah “Daun Hijau”, Universitas “Pohon Pisang” atau merk rokok “Hisab Akherat”.

Belum ada diskusi strategis yang menganalisis kalau ada T-Shirt bertuliskan “Islam My Right, My Choice, My Life”, apakah pemakainya sedang meyakinkan dirinya sendiri yang belum yakin dengan Islamnya. Ataukah ia unjuk gigi kepada orang lain. Ataukah ia bagian dari “aurat”, sesuatu yang terindah dan sakral sehingga justru sebaiknya ditutupi, sebagaimana bagian kelamin dan payudara. Sampai pada getolnya HTI dengan kata “Khilafah” sampai menyebar jadi kesan umum bahwa HTI adalah Khilafah, Khilafah adalah HTI, yang bukan HTI bukan Khilafah. Padahal NU, Muhammadiyah, semua ummat manusia adalah Khalifatullah di Bumi.

HTI memerlukan satu dua era untuk pengguliran diskusi publik tentang Khilafah, yang diwacanakan dengan komprehensi ilmu selengkap-lengkapnya, dan menghindari keterperosokan untuk menjadi jargon politik, bendera ideologi atau wajah identitas yang bersifat “padat”, yang membuat semua yang di sekitarnya merasa terancam. Saya sempat kemukakan kepada teman-teman HTI: “Bagaimana mungkin Anda menawarkan Khilafah tanpa kesabaran berproses menjelaskan kepada semua pihak bahwa Khilafah bukanlah ancaman, melainkan tawaran solusi bagi problem ummat manusia. Kalau kita masukkan makanan ke mulut orang, tanpa terlebih dulu mempersiapkan pemahaman tentang makanan itu, pasti akan dimuntahkannya. Dan kalau yang Anda cekoki itu Penguasa, maka batang leher Anda akan dicengkeram oleh tangan kekuasaannya”.

Kepada teman-teman Polri saya mohon “jangan membenci HTI, karena mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Mestinya Anda panggil mereka untuk dialog, simposium 3-5 sesi supaya matang. Kalau langsung Anda berangus, nanti ada cipratannya, akan membengkak, serbuk-serbuknya akan malah melebar ke organ-organ lain. Mohon Anda juga jangan anti-Khilafah, kita jangan cari masalah dengan Allah, sebab Khilafah itu gagasan paling dasar dari qadla dan qadar-Nya. Kita punya keluarga dan anak cucu, mari hindarkan konflik laten dengan Tuhan”.

Pandangan saya tentang Khilafah berbeda dengan HTI. Bagi HTI Khilafah itu “barang jadi” semacam makanan yang sudah matang dan sedang dinegosiasikan untuk diprasmanankan di atas meja Al-Maidah (hidangan). Sementara bagi saya Khilafah itu benih atau biji. Ia akan berjodoh dengan kondisi tanah yang berbeda-beda, cuaca dan sifat-sifat alam yang berbeda. Benih Khilafah akan menjadi tanaman yang tidak sama di medan kebudayaan dan peta antropologis-sosiologi yang berbeda. Kesuburan dan jenis kimiawi tanah yang berbeda akan menumbuhkan Khilafah yang juga tidak sama. Termasuk kadar tumbuhnya: bisa 30%, 50%, 80%. Saya bersyukur andaikan kadar Khilafah hanya 10%. Saya belum seorang yang lulus di hadapan Allah sebagai Muslim. Maka saya selalu mendoakan semua manusia dengan segala kelemahan dan kekurangannya, mungkin keterpelesetan dan kesesatannya, kelak tetap memperoleh kedermawanan hati Allah untuk diampuni.

Biji Khilafah bisa tumbuh menjadi pohon Kesultanan, Kekhalifahan, Kerajaan, Republik, Federasi, Perdikan, Padepokan, atau Komunitas saja, “small is beautiful” saja. Allah menganjurkan “Masuklah ke dalam Silmi setotal-totalnya” (kaffah). Dan Allah bermurah hati tidak menyatakan “Masuklah ke dalam Islam kaffah”. Kelihatannya itu terkait dengan kemurahan hati Tuhan tentang batas kemampuan manusia. Allah tidak membebani manusia hal-hal yang melebihi kuasanya. Dunia bukan Sorga. Dunia bukan kampung halaman, melainkan hanya tempat transit beberapa lama. Tidak harus ada bangunan permanen di tempat transit. Kalau bangunan Peradaban di Bumi bukan sistem besar Khilafah Islam, melainkan hanya sejauh ikhtiar-ikhtiar Silmi, yang nanti dihitung oleh Allah adalah usaha per-individu untuk menjadi Khalifah-Nya.

Kalau orang masih mau mandi, makan minum dan buang air besar maupun kecil, masih tak keberatan untuk berpakaian, membangun rumah dengan taat gravitasi, memasak air sampai mendidih, tidak keberatan untuk tidur berselang-seling dengan kerja keras menghidupi keluarga – itu sudah Khilafah, di mana manusia mematuhi asas kebersihan, kesehatan dan kemashlahatan. Kalau hukum ditegakkan, ketertiban sosial dirawat bersama, Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya, secara substansial itu sudah Khilafah.

Khalifah adalah orang yang berjalan di belakang membuntuti yang di depannya. Yang di depannya itu adalah kemauan Tuhan yang mengkonsep seluruh kehidupan ini seluruhnya. Maka Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Sila Pertama. Karena Boss Nasional dan Global kita adalah Tuhan. Sebab semua kekayaan Tanah Air ini milik-Nya, kalau mau menggali isi tambang, mau mengenyam hasil sawah dan perkebunan, rakyat dan Pemerintah Indonesia bilang permisi dulu kepada Tuhan, kemudian bilang terima kasih sesudah menikmatinya. Cara berpikir Negara Pancasila adalah menyadari posisi Tuhan sebagai The Only Owner, Kepala Komisaris, dan inspirator utama Dirut serta para Manager. Itulah Khilafah.

Kepada HTI maupun Polri sudah saya ungkapkan lebih banyak dan luas lagi. Khilafah itu ilmu dan hidayah utama dari Tuhan. Kita bersabar memahaminya, menyusun bagan dan formulanya. Yang utama bukan apa aplikasinya, melainkan efektif atau tidak untuk membangun kemashlahatan bersama, rahmatan lil’alamin dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan tidak “merusak bumi dan menumpahkan darah” (definisi dari Allah swt), saling melindungi harta, martabat dan nyawa satu sama lain (kriteria dari Rasul Muhammad saw).

Saya merasa tak banyak gunanya, tapi saya nekad ungkapkan tentang Enam Tahap Evolusi di mana Globalisme saat ini berada pada Evolusi Empat. Spektrum filosofi dan pemikiran manusia memangkas diri dan mandeg sejak awal Masehi. Manusia diredusir hanya pada ilmu dan teknologi. Bluluk, Cengkir, Degan dan Kelapa di-empat-kan, padahal ia satu yang berevolusi. Dunia sekarang bertengkar, saling dengki dan membenci antara Peradaban Bluluk, Peradaban Cengkir dan Peradaban Degan, yang bersama-sama memusuhi Peradaban Kelapa. Para pelaku Wacana Kelapa juga kebanyakan masih berpikir secara Degan, berlaku secara Cengkir, bahkan jumud dalam semangat Bluluk.

Banyak lagi spektrum nilai yang saya nekad kemukakan. Khusus kepada teman-teman Polri saya mohon agar “jangan terlalu garang dan melotot kepada rakyat”. Saya kutip An-Nas yang berisi anjuran Tuhan tentang pengelolaan sosial. Default tugas mereka adalah kasih sayang dan pengayoman (Rububiyah, “qul a’udzu bi Rabbinnas”). Kalau tidak sangat terpaksa jangan sampai pakai “Malikinnas” (Mulukiyah, kekuasaan), apalagi “Ilahinnas” (kekuatan politik dan militeristik) di mana aspirasi rakyat yang tidak sejalan dengan kemauan penguasa dibanting, dihajar dengan Tongkat Perppu, dipaksa “ndlosor”, menyembah Penguasa. Kapan-kapan Indonesia perlu punya Pemimpin yang “Rububiyah”.

Termasuk teminologi tentang Radikal, Fundamental, Liberal, Moderat: afala ta’qilun, tidak engkau olahkah dengan akalmu, kenapa engkau telan begitu saja? Apalagi salah tuding tentang yang mana yang radikal. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa seluruh proses Indonesia ini tidak memerlukan apapun dari saya. Kalimat-kalimat kasih sayang saya “blowing in the wind”, kata Bob Dylan, “tertiup di angin lalu”, kata Kang Iwan Abdurahman, atau “bertanyalah kepada rumput yang bergoyang”, kata adik kesayangan saya Ebiet G. Ade.

Tetapi Indonesia sungguh perlu banyak-banyak berpikir ulang. Masalah tidak cukup diselesaikan dengan kekuasaan. Waktu terus bergulir dan seribu kemungkinan terus berproses. Apalagi banyak “talbis” dan “syayathinil-insi”. Tidak semua hal bisa di-cover oleh kekuasaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah tak berhenti belajar mencintai dan saling menerima. Cinta plus Ilmu = Kebijaksanaan. Cinta minus Ilmu = Membabi-buta. Cinta plus Kepentingan = Kalap dan Penyanderaan. Kebencian plus Kepentingan = Otoritarianisme alias Firaunisme. Dan masa depan Firaun adalah kehancuran. Di ujung turnamen nanti Tongkat Perppu Firaun akan ditelan oleh Tongkat Musa.

Bangsa Indonesia ini Subjek Besar di muka bumi. Ia punya sejarah panjang tentang kebijaksanaan hidup dan peradaban karakter manusia. Bangsa Indonesia ini Garuda, bukan bebek dan ayam sembelihan. Indonesia adalah Ibu Pertiwi, bukan perempuan pelacur. Indonesia adalah Hamengku-Bumi, pemangku dunia, bukan ekor globalisasi. Barat di-ruwat, Arab di-garap, kata penduduk Gunung Merapi. Indonesia adalah dirinya sendiri.***


Keterangan:
Dicopas dari situs www.caknun.com, 21 Juli 20017
Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) melakukan dekonstruksi pemahaman nilai, pola komunikasi, metoda perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi masalah masyarakat.